<![CDATA[Michelia Zahra Islami, Lucky Endrawati, Mufatikhatul Farikha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: micheliazahra@student.ub.ac.id Abstrak Wujud kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun belum dapat dikatakan memberikan hasil yang memuaskan karena perilaku jahat pada umunya dapat timbul karena berbagai masalah seperti: masalah ekonomi, sosial, politik. Penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Data Primer dan Sekunder yang diperoleh menggunakan Teknik Studi Kepustakaan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pengaturan ultra petita dalam hukum pidana Indonesia belum mengatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan atau pada aturan lainnya, akan tetapi terdapat aturan yang mengatur hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam putusannya dimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP sebagaimana Hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut, selain itu dalam memutus putusan yang menggunakan prinsip ultra petita, tidak terbatas oleh peraturan tertulis melainkan dapat menggunakan yurisprudensi. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah hakim telah sesuai dengan kualifikasi ultra petita yang mengadopsi isi dari pasal 178 HIR dan 189 ayat (3) RBg. Serta dalam putusan tersebut hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan bersifat konstruksi-sosia sehingga dalam amar putusannya telah tepat, bijaksana dan memenuhi rasa keadilan. Kata Kunci: kekerasan dalam rumah tangga, ultra petita, tujuan hukum Abstract Law Number 23 of 2004 which eradicates domestic violence along with the sanctions imposed on the offenders in three types of domestic violence is enforced by the Indonesian Government to seriously deal with this issue. However, this enforcement does not significantly reduce the problem simply because the crime in this matter may be triggered by economic, social, and political factors or probably other factors. This research employed a normative-juridical method, and the primary and secondary data were obtained from the library study. The research result concludes that the regulation of ultra petita in criminal law in Indonesia does not specifically regulate the issue in a statute or other regulatory provisions. However, Article 182 paragraph (4) of Criminal Code Procedure mentions the rules for judges in sentencing the defendant; the judges have to refer to an indictment issued by general prosecutors. The decision based on ultra petita is not only restricted to written rules, but it can also take into account jurisprudence that adopts the points from Article 178 of HIR and 189 paragraph (3) RBg. The judges, in terms of handling the case mentioned, appropriately referred to the legal objectives, believing that the offense committed was subject to social-constructional punishment. This type of punishment is not only intended to correct the conduct committed by the defendant concerned, but it also aims at educating the person concerned to ensure that similar conduct will not take place again in the future. In the Decision concerned, the Judges also considered the social justice aspect. Thus, in the injunction, the judges reckoned that the consideration made was an appropriate and wise decision that guaranteed justice for the party concerned. Keywords: domestic violence, ultra petita, legal objectives]]>
