Andry Setiawan
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

TATA KELOLA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA METAVERSE (TELAAH YURIDIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI) Dewi Sulistianingsih; Miftakhul Ihwan; Andry Setiawan; Muchammad Shidqon Prabowo
Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.52.1.2023.97-106

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata mengelola perlindungan data pribadi di era metaverse. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi bersifat mendesak dan hadirnya undang-undang perlindungan data pribadi perlu untuk ditelaah. Lemahnya sistem keamanan dan privasi yang mengakibatkan kebocoran data, interaksi sosial yang tidak ada batasnya melalui teknologi metaverse. Hadirnya undang-undang tentang perlindungan data pribadi menjadi suatu jawaban atas lemahnya perlindungan data pribadi. Perlu keterlibatan dari elemen pelaku industri ekonomi digital dan pemerintah dalam membuat kebijakan aturan pelaksana atau teknis, serta penerapan prinsip perlindungan data.
HARMONISASI UU NO. 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA DALAM UPAYA PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA KOTA SEMARANG Andry Setiawan; Dewi Sulistianingsih
Jurnal Abdimas Vol 17, No 2 (2013): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/abdimas.v17i2.9907

Abstract

Pemerintah kota Semarang mendapat kritik dari masyarakat jika dinilai “membiarkan” pembongkaran bangunan-bangunan kuno dan bersejarah untuk kemudian diganti dengan bangunan baru yang secara ekonomis lebih menguntungkan. Kota ini memiliki bangunan-bangunan kuno bernilai historis dan arsitektural tinggi, terutama di kawasan cagar budaya Kota Lama. Gereja Blenduk, misalnya, yang dibangun pada tahun 1742, merupakan landmark Kota Lama. Oleh karena itu, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimanakah eksistensi benda-benda Cagar Budaya yang ada di Kota Semarang?, (2) Bagaimana UU No. 11 Tahun 2010 dalam memberikan perlindungan Benda Cagar Budaya Kota Semarang?, (3) Hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam pelaksanaan pelestarian benda Cagar Budaya di Kota Semarang ? Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi dan diseminasi hukum tentang UU No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang dilakukan pada peserta kegiatan yaitu model ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Model ini dipilih karena berdasarkan pertimbangan bahwa model ini ini lebih efektif dan murah dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi dibandingkan dengan menggunakan model lainnya. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan data adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan dari peserta kegiatan pengabdian, dimana hal ini ditunjukkan dengan hsil test yang dilakukan oleh tim pengabdian. Dari hasil pengabdian ini, maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi benda cagar budaya di Kota Semarang masih dapat dipertahankan, dengan membuat zona-zona cagar budaya, serta Perlindungan terhadap benda cagar budaya selain mempergunakan undang-undang, akan lebih efektif bila menggunakan peraturan daerah serta melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Kemudian saran yang diberikan adalah Hendaknya pemerintah Kota Semarang membuat kebijakan yang melindungi benda cagar budaya dari kepentingan bisnis. Disamping itu, perlu melakukan sosialisasi mengenai arti pentingya benda cagar budaya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Irawaty Irawaty; Rahayu Fery Anitasari; Andry Setiawan
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 5 No 1 (2022): Indonesian Journal of Legal Community Engagement
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v5i1.53495

Abstract

Pemerintah Indonesia berusaha mempermudah sekaligus mendata para pelaku usaha di Indonesia melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diajukan melalui Online Single Submission (OSS). Para pelaku usaha diberikan kemudahan dalam berusaha (ease of doing business), salah satunya melalui pemberian legalitas usaha melalui sistem OSS tersebut. Pada awal tahun 2021, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Di dalam peraturan tersebut kembali dinyatakan secara eksplisit mengenai urgensi pelaku usaha untuk memiliki NIB. Dinamika kebijakan pemerintah tersebut masih relatif sangat baru, maka sangat dimungkinkan para pelaku usaha belum memahami dan mengetahui mengenai urgensi dan bagaimana cara untuk mendapatkan NIB. Maka dari itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berusaha untuk dapat memberikan wawasan mengenai urgensi dan tata cara mendapatkan NIB melalui OSS. Kegiatan dilaksanakan pada Bulan September secara daring dengan peserta sebanyak 30 orang. Para peserta adalah anak-anak muda yang sudah mempunyai usaha dan yang tertarik untuk memiliki usaha. Acara dilaksanakan dengan mengimplementasikan metode reflektif, ceramah, dan tanya jawab/diskusi. Berdasarkan umpan balik yang diberikan melalui kuesioner, 29 peserta menyatakan mendapatkan pemahaman mengenai tata cara mendapatkan NIB melalui OSS. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kegiatan diseminasi berjalan cukup efektif. Kata Kunci: Nomor Induk Berusaha (NIB), UMK, Online Single Submission (OSS)