Kiki Ratnafuri
Universitas Trunojoyo

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

MALPRAKTEK PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH Kiki Ratnafuri; Nurul Herawati
Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 3, No 3 (2012): Jurnal Akuntansi Multiparadigma
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.712 KB) | DOI: 10.18202/jamal.2012.12.7176

Abstract

Abstract. Tax Collection and Cutting Malpractice by Government Chamberlain. This study aims to investigate the implementation and collection of tax cuts by the Government Chamberlain-as one of the potential sources of the increase in tax revenue. This study used descriptive qualitative approach. The object of research was the Government Chamberlain Education Department of Kabupaten Bangkalan. Tax regulations that were used to analyze in this study are tax regulations for that year. Data was obtained by unstructured interview, observation and documentation study. The results showed that the implementation of cuts and tax collections made by the Chamberlain at the Department of Education Bangkalan was still not optimal and did not comply with tax regulations.Abstrak. Malpraktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak oleh Bendaharawan Pemerintah—sebagai salah satu sumber potensial dalam peningkatan penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Objek penelitiannya adalah Bendaharawan Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Ketentuan perpajakan yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah ketentuan perpajakan yang berlaku pada tahun tersebut. Sumber data yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bendaharawan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan masih belum optimal dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.