Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Muhlis Irfan
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 12 No 1 Juni (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.975 KB)

Abstract

Sebagai upaya untuk mewujudkan internal equity dalam pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja PNS Daerah, perlu disusun suatu metode atau model yang tepat dan benar. Penelitian ini ditujukan untuk menyusun model yang dapat mempedomani Pemerintah Daerah dalam pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kebijakan (policy research). Sedangkan, analisis data dilakukan secara kualitatif yang mendasarkan pada data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen regulasi yang diperoleh dari beberapa daerah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disusun suatu metode atau model pemberian tunjangan kinerja yang mengacu pada dua variabel, yakni: variabel besaran tunjangan kinerja dan variabel pemberian tunjangan kinerja. Besaran tunjangan kinerja didasarkan pada penilaian beban pekerjaan, tanggungjawab dan resiko jabatannya. Sedangkan, pemberian tunjangan kinerja didasarkan atas penilaian kinerja atau prestasi kerja dan penilaian administrasi dari masing-masing PNS. Kata kunci: Tunjangan Kinerja, Model Pemberian Tunjangan Kinerja, PNS Daerah.
PENGALIHAN JABATAN STRUKTURAL KE JABATAN FUNGSIONAL Muhlis Irfan
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 7 No 1 Juni (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.831 KB)

Abstract

Terkait rencana pengalihan orientasi pegawai dari jabatan struktural ke jabatan fungsional, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Fokus penelitian ini adalah mengenai kompensasi atau penghasilan yang diterima PNS yang berpindah dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Ruang lingkup penelitian dibatasi hanya di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan yang diterima pegawai struktural eselon III lebih besar dari pada pegawai dalam jabatan fungsional yang relevan di BKN, meski untuk struktural Eselon III dan IV kelas jabatannya sama dengan jabatan fungsional tingkat ahli. Kemudian disimpulkan juga bahwa beberapa jabatan fungsional tertentu besaran tunjangannya belum didasarkan pada perhitungan bobot jabatan. Kata kunci: jabatan struktural, jabatan fungsional, pengalihan jabatan, tunjangan