Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Indaru Setyo Nurprojo
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
MERIT SYSTEM DAN POLITIK BIROKRASI DI ERA OTONOMI DAERAH Indaru Setyo Nurprojo
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1017.533 KB)

Abstract

Aplikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimaksudkan untuk melakukan reformasi birokrasi. Semangat implementasi merit system dalam Undang-Undang ini adalah untuk meningkatkan independensi dan netralitas, kompetensi, kinerja, integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, serta pengawasan dan akuntabilitas aparatur sipil negara. Namun faktanya, pertama, struktur birokrasi di daerah masih sangat besar, perilaku yang belum profesional, belum memiliki kompetensi yang baik, dan belum adanya etika pelayanan yang baik. Kedua, kondisi riil sumberdaya manusia yang ada dan konstelasi social politik yang terjadi di daerah. Akhirnya, terjadi politisisasi birokrasi yang tidak ada ujung. Kata Kunci: merit system, politisasi birokrasi, otonomi daerah
UNDANG-UNDANG KEPEGAWAIAN DAN DINAMIKA REFORMASI BIROKRASI DI DAERAH Indaru Setyo Nurprojo
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.068 KB)

Abstract

Hadirnya Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dimaksudkan untuk dapat membentu pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi. UU ini mengamanatkan untuk munculnya jajaran birokrasi yang profesionel dan ideal. Tetapi faktanya paska reformasi pola patrimonial dalam penataan birokrasi di daerah masih sangat kuat. Kondisi ini diperparah ketika harus berhadapan dengan kondisi riil sumberdaya yang ada dan konstelasi social politik yang terjadi di daerah setelah adanya pilkada langsung. Akhirnya, terjadi politisisasi birokrasi yang sangat massif dan pada beberapa kasus telah melahirkan devided government. Kata Kunci: undang-undang kepegawaian, konstelasi sosial politik, politisasi birokrasi
Co-Authors