Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MORATORIUM PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ASPEK HUKUMNYA Mustaqiem Mustaqiem
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.069 KB)

Abstract

PNS yang merupakan SDM organisasi negara memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembuatan kebijakan dan pelayanan publik. Meskipun demikian, tahun 2011 pemerintahan negara membuat kebijaksanaan moratorium penerimaan CPNS yang disebabkan berbagai hal, semisal akan dilakukan penataan. Kebijakan moratorium ditinjau dari aspek hukum administrasi negara dapat dibenarkan karena yang membuat kebijakan adalah pemerintah (eksekutif) sebagai bentuk freies ermessen. Kebijaksanaan moratorium tersebut tidak berlaku bagi tenaga honorer pemerintahan Negara, karena memiliki hak untuk diangkat sebagai CPNS meskipun harus melalui seleksi dan memenuhi persyaratan tertentu. Kata Kunci: PNS, negara, moratorium, dan freies ermessen.
PROFESIONALISME PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PELAYANAN PUBLIK Mustaqiem Mustaqiem
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 4 No 2 November (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.483 KB)

Abstract

Civil Servants as public servant must be professional in serving the community in order to obtain ‘feel good service’ for both the provider and receiver. To provide such service, Civil Servant have to work according to prevailed Legislation and upholded by adequate ability and expertise. Therefore Civil Servants have to comprehend the related regulations and obtain sufficient, appropriate education and training. To preserve Civil Servant professionalism in giving public service, employees’ commitments are needed and periodical supervision and evaluation are implemented as well. Keywords: civil servants, professionalism, public service