<![CDATA[Reformasi Birokrasi (RB) adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan, meliputiperubahan struktur dan reposisi birokrasi, perubahan sistem politik dan hukum, perubahan sikap mental dan budayabirokrat dan masyarakat, dan perubahan mindset dan komitmen pemerintah dan parpol. Penelitian ini menyorotiRB yang dilaksanakan pada organisasi birokrasi pemerintah daerah sejak tahun 2010. Tujuan penelitian ini adalahmengetahui sejauhmana pelaksanaan RB di pemerintah daerah dan pengaruhnya terhadap kinerja pemerintahdaerah. Evaluasi pelaksanaan RB untuk komponen proses menggunakan instrumen kuesioner dengan skala likertberdasarkan pedoman evaluasi pada Permen PAN dan RB Nomor14 tahun 2014. Indikator pada komponen prosesmencakup area delapan perubahan yang dilakukan dalam reformasi birokrasi. Sedangkan evaluasi pada komponenhasil menggunakan analisis kualitatif terhadap data sekunder terkait indikator hasil reformasi birokrasi, yaitukualitas pelayanan publik, pemerintah bersih dan bebas KKN, dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.Pengaruh RB terhadap kinerja pemerintah daerah dianalisis menggunakan Uji t. Hasil analisis menunjukkanbahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada komponen proses mencapaitingkat keberhasilan 74%. Namun pada komponen hasil hanya mencapai skor 53,93 pada skala 1-100. Selainitu reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik dankesejahteraan masyarakat, namun tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Rekomendasi dari penelitian iniadalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memfokuskan program reformasi birokrasinya pada upaya untukmeningkatkan signifikansi hasil dari reformasi birokrasi, yaitu berkaitan dengan perbaikan kualitas pelayananpublik dan mewujudkan praktek pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Perlu dilakukan penelitian lanjutan yangmengukur pengaruh reformasi birokrasi terhadap kepuasan masyarakat sebagai obyek dari pelayanan birokrasi.Kata Kunci: reformasi birokrasi, pemerintah daerah, kinerja]]>
