Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Journal of Constitutional Law Society (JCLS)
Taufik Hidayat
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERSPEKTIF APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI WORK FROM ANYWHERE Taufik Hidayat; Mai Damai Ria; Kodar Hdiwasono
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 16 No 1 (2022): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61133/pns.v16i1.368

Abstract

Rencana pemberlakuan kebijakan Work From Anywhere bagi para aparatur sipil negara diklaim dapat meningkatkan kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan mendorong karyawan untuk memberikan performa terbaik. Rencana ini berangkat dari “keberhasilan” kebijakan Work From Home selama masa pandemi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kinerja aparatur sipil negara, sehingga perlu di-upgrade menjadi Work From Anywhere. Wacana ini menimbulkan pro dan kontra. Masyarakat memandang bahwa kinerja dan produktivitas aparatur sipil negara masih belum sesuai harapan sehingga dikhawatirkan sistem kerja Work From Anywhere akan menghambat pelayanan publik. Sementara itu, pemerintah menilai kebijakan Work From Anywhere mampu menciptakan efektivitas dan efisiensi. Dengan demikian perlu dilakukan kajian secara komprehensif terhadap wacana ini.Salah satu kajian yang dilakukan adalah perspektif dari apartur sipil negara itu sendiri terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Work From Anywhere. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Prosedur yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah survei terhadap aparatur sipil negara di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan perspektifaparatur sipil negara, sistem kerja Work From Anywhere lebih efektif dan efisien dibanding sistem kerja Work From Office. Efektivitas dan efisiensi pada Work From Anywhere terutama pada dimensi biaya, jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan, kendala yang dihadapi, kenyamanan, pencapaian sasaran/tujuan, adaptasi kerja, metode kerja dan pelaksanaan standard operational procedure. Selain itu, mayoritas aparatur sipil negara lebih memilih bekerja dengan sistem Work From Anywhere dengan persentase di atas 50%. Meski demikian tidak seluruh aparatur sipil negara yang memilih Work From Anywhere menolak Work From Office, sebagian responden tidak keberatan bekerja dengan sistem Work From Anywhere maupun Work From Office.
ELECTION OF REGIONAL HEAD BASED ON HIERARCHY: STRENGTHENING ARGUMENTATION OF THE DISCUSSION OF ABOLISHING DIRECT ELECTIONS IN INDONESIA AND PROPOSED MODELS: PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERBASIS HIRARKI: PENGUATAN ARGUMENTASI WACANA PENGHAPUSAN PILKADA LANGSUNG DI INDONESIA DAN USULAN MODEL Taufik Hidayat; Lia Fitrianingrum
Constitutional Law Society Vol. 1 No. 2 (2022): September
Publisher : Center for Constitutional and Legislative Studies University of Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.668 KB) | DOI: 10.36448/cls.v1i2.27

Abstract

Since the direct election of regional heads (Pilkadasung) has resulted in six major problems. These six big problems gave birth to the discourse of eliminating the Pilkadasung in Indonesia, and replacing it with a new system that is still within the corridors of democracy. The formulation of the problem in this paper are: (1) what arguments can be given in order to strengthen the discourse on the abolition of the Pilkadasung?, and (2) the proposed model that can be given as a substitute for the abolition of the Pilkadasung?. This paper is a conceptual study. Based on state administration practices that occur in the Special Region of Yogyakarta, where the election of regional heads uses the determination method, where Sri Sultan Hamengkubuwono and Sri Paku Alam are appointed by the President as Governor and Deputy Governor (DIY). As well as. practice of state administration in the Special Capital Region of Jakarta, where the Mayor is appointed by the Governor. Then, based on the theory from Manor and Crook. Strengthening the argument that the Pilkadasung is not the only way that is the most democratic, so alternative models can be used with other systems. In an effort to eliminate the six major problems of the Pilkadasung, the proposed model proposed in this paper is a hierarchy-based regional head election. The Governor is appointed by the President, and the Mayor/Regent is appointed by the Governor. The appointment process uses the following mechanisms: (1) an open position auction, (2) a public hearing, and (3) a fit and proper test at the Provincial DPRD for the Governor and at the City/Regency DPRD for the Mayor and/Regent. This mechanism is implemented gradually and transparently.
Co-Authors Kodar Hdiwasono Lia Fitrianingrum Mai Damai Ria