Athiqah Nur Alami, Athiqah Nur
Unknown Affiliation

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

KEBIJAKAN PERTAHANAN AUSTRALIA DAN RESPONS NEGARA-NEGARA ASIA TIMUR DAN SELANDIA BARU Alami, Athiqah Nur
Jurnal Penelitian Politik Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.118 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v3i1.426

Abstract

Australia’s position in Asia Pacific has a significant consideration on their policy making, primarily defense policy. Their close relationship with The United States of America and the United Kingdom sometimes becomes impediment in building relations with neighbor countries in Asia. The Australia 's defense policy more or less reflects the big countries 'interest in Asia Pacific, including Proliferation Security Initiatives, SM-3 andAMIZ policies. Those policies bring about various reactions from the East Asian Countries and New Zealand. The different reactions are related strongly with their interest and cooperation with Australia.
PROFIL DAN ORIENTASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA PASCA ORDE BARU Alami, Athiqah Nur
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1579.364 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v8i2.459

Abstract

Formation oftheprofile and orientation oflndonesian foreignpolicy in post New Order era is closely relatedto domesticfactors ofdemocratization and externalfactors ofglobalization Democratization movement has prompted the emergence ofnew issues and actors at the national and international level Thefocus in global interactionsand issues offoreign policy is no longer solely associated with traditional issues but also issues of economicsocial culture and religion The linkage between the issues makes the actors in foreign policy are more diverseThe process offormulating and implementing Indonesian foreign policy in post New Order era shows the trendofthe involvement ofstate actors which extends horizontally and vertically as well as non state actors Thereforeit affects the configuration and structure of Indonesian foreign policy and the pattern or style of diplomacy thatplayed by the head ofgovernment Meanwhile the dynamics ofnational economic andpolitical situation after theNew Order era is the main variables that determine Indonesia sforeign policy orientation The governments fromPresident Habibie to President Susilo Bambang Yudhoyono have put the agenda ofeconomic recovery as the maincomponent that directs Indonesianforeign policy However the orientationfaces a dilemma ifit is associated withthe implementation offree and active policy as a basic principle oflndonesian foreign policy
KEKERASAN ALA KAPITALISME Sebuah Telaah atas Buku Violence and Democratic Society Alami, Athiqah Nur
Jurnal Penelitian Politik Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.73 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v3i1.427

Abstract

The rise o f capitalism at the present does not mark it as a glorious ideology. Capitalism has many dark sides that we should aware. One o f the dark sides that is worth to be noticed is the emergence o f violence against human that happened to maintain the existence o f Capitalism itself The Violence has various forms, direct violence and indirect violence. Each form o f the violence brings conseguence that is often disrespect the universal human rights.
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN ISU KEAMANAN ENERGI Alami, Athiqah Nur
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian?
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (565.465 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v9i2.234

Abstract

Keamanan energi dipandang sebagai bagian dari isu keamanan internasional kontemporer yang tidak hanyamemfokuskan pada keamanan negara, tetapi juga keamanan manusia di dalam negara tersebut. Selain itu, persoalankeamanan energi tidak dapat dilepaskan dari konsepsi geopolitik yang melihat posisi geografis suatu negara sebagaibagian dari potensi yang dimiliki dalam konstelasi politik internasional. Sementara itu, mengkaji keamanan energidari perspektif ekonomi politik internasional didasarkan pada hubungan ketergantungan ekonomi antamegara. diantaranya dalam bentuk aktivitas perdagangan energi, baik berupa ekspor maupun impor dari negara produsen dankonsumen energi serta kiprah perusahaan energi nasional untuk mencari sumber energi dan mengamankan pasokanenergi di negara lain. Keamanan energi merupakan salah satu isu yang penting dan perlu menjadi perhatian kebijakanluar negeri Indonesia. Selama ini, perhatian pemerintah dalam sektor energi lebih fokus pada pengelolaan energidi tingkat domestik. Sektor energi Indonesia masih didorong oleh perspektif yang domestic-oriented atau inwardlooking. Akibatnya, pemerintah belum melihat energi sebagai komoditas strategis yang menjadi isu penting dalamkebijakan luar negeri yang dapat mendukung efektivitas dan optimalisasi diplomasi Indonesia di tingkat regionaldan internasional. Hal ini menunjukkan adanya missing link dalam kebijakan sektor energi Indonesia, di mana perspektif internasional yang outward-looking belum banyak terlihat, baik dalam kebijakan maupun realita politiknya.Kata kunci: Keamanan energi, politik luar negeri, Indonesia, diplomasi, keamanan non-tradisional
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN ISU KEAMANAN NON-TRADISIONAL Alami, Athiqah Nur
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.442 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v12i2.543

Abstract

Non-traditional security issues have become Indonesian foreign policy agenda since the last two decades. It is influenced by the Cold War and the growing strength of non traditional security threats that are transnational and endanger the life of people. The non traditional security threats include climate change and environmental destruction, energy security, international migration, and international terrorism. As part of international community, Indonesia is also unavoidable from non-traditional security threats that require the handling of not only domestic policy but also foreign policy. To that end, this paper will examine the importance of non-traditional security issues in Indonesian foreign policy.Keywords: Indonesian foreign policy, non traditional security.
MENAKAR KEKUATAN MEDIA SOSIAL MENJELANG PEMILU 2014 Alami, Athiqah Nur
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (635.344 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v10i1.219

Abstract

Globalisasi, yang salah satunya ditandai dengan kemajuan informasi dan teknologi, menuntut parpol danpolitisi untuk mendayagunakan kekuatan media sosial dalam aktivitas politiknya. Hal ini penting dalam upayamelakukan komunikasi politik dengan masyarakat. Media sosial memungkinkan institusi politik, misalnya parpol,dan pemilih untuk saling berinteraksi secara langsung. Sementara itu, media sosial merupakan sarana bagi masyarakat umum untuk berkomunikasi secara interaktif dan dialogis dengan para pembuat kebijakan atau parpol danmenyampaikan aspirasinya. Dalam konteks inilah, media sosial dapat menjadi salah satu alat, sarana, dan wadahbagi bentuk baru partisipasi politik masyarakat sebagai bagian dari aktivitas politik. Untuk itu, tulisan ini berupayamengukur kekuatan media sosial dalam mendorong partisipasi politik masyarakat Indonesia pada Pemilu 2014seiring dengan adanya kecenderungan semakin menurunnya tingkat partisipasi pemilih dalam sejumlah pemilihanumum di daerah dan nasional.Kata kunci: media sosial, pemilu 2014, partisipasi politik