<![CDATA[Pandemi COVID-19 telah menyebabkan pemerintahan-pemerintahan di dunia termasuk Indonesia harus menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Hal ini juga menyebabkan administrasi pajak harus menutup kantor dan bekerja dari jarak jauh. Menurut penelitian yang dilakukan oleh OECD pada tahun 2021 disampaikan bahwa pengalihan proses pemeriksaan lapangan ke lingkungan virtual telah memberikan pengalaman yang menjanjikan serta memiliki potensi untuk terus dilanjutkan walaupun pandemi COVID-19 telah berakhir. Berdasarkan data dan fakta tersebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait seperti Surat Edaran Nomor 33 Tahun 2020 mengenai panduan umum dalam melaksanakan tugas dalam tatanan kenormalan baru dalam lingkungan DJP, kemudian ditambah dengan Surat Edaran Nomor 34 Tahun 2020 mengenai panduan teknis dalam melaksanakan tugas pada tatanan kenormalan baru dalam lingkungan DJP. Pemeriksaan jarak jauh atau pemeriksaan virtual adalah suatu mekanisme dalam melakukan pemeriksaan dari jarak jauh dengan menggunakan metode elektronik seperti telepon, surat elektronik, dan konferensi video untuk memperoleh bukti-bukti pemeriksaan, seperti dalam pemeriksaan lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan pemeriksaan jarak jauh oleh DJP. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemeriksaan jarak jauh oleh DJP adalah efektif, efisien, cukup, adil, responsif dan layak, walaupun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pemeriksa pajak terutama terkait pemeriksaan yang membutuhkan tatap muka secara langsung dengan WP maupun kunjungan ke lapangan.]]>
