Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Equity of Law and Governance Vyavahara Duta UNBI Mengabdi
I Made Artha Rimbawa
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PROPERTI SISTEM PRE PROJECT SELLING BERDASARKAN PRINSIP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN I Made Artha Rimbawa
VYAVAHARA DUTA Vol 16 No 2 (2021)
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.762 KB) | DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v16i2.1920

Abstract

Pre Project Selling adalah perikatan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli property yang belum dibangun masih berupa gambar atau konsep. Alasan pengembang melakukan sistem Pre Project Selling adalah untuk mengetahui respon pasar atau produk property yang akan dibangun. Pre Project Selling adalah perjanjian dalam bentuk khusus. Hal ini karena objek perjanjian merupakan gambar atau konsep dari pengembang. Maraknya Pre Project Selling menimbulkan beberapa problematika. salah satunya adalah mengenai perlindungan konsumen dari gambar atau konsep yang diajukan oleh pengembang. Dalam penelitian ini akan membahas perlindungan hukum terhadap konsumen Pre Project Selling melalui prinsip perlindungan konsumen berdasarkan undang – undang nomor 8 tahun 1999, tentang perlindungan konsumen . Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian berdasarkan kajian yang sesuai dengan teori dan aturan hukum yang telah ditetapkan. Penelitian kekaburan dan konflik norma. Dengan demikian penelitian ini dirasa sangat penting sebagai bahan masukan kebijakan agar memberikan nilai keadilan bagi masyarakat. Pre-Project Selling is an agreement made by the parties to the sale and purchase of property before the project is built and the new one is sold in the form of pictures or concepts. The reason developers develop this Pre-Project Selling practice is to find out the market’s response to the property product that will be built (test the water). The Pre-Project Selling practice is a special agreement. This is because the object of the agreement is an image or concept from the developer. The rise of the Pre-Project Selling certainly presents some problems. One of them is about protecting consumers from images or concepts proposed by Developers. In this study will discuss the Consumer protection of Consumer Protection against Pre- Project Selling practices that refer to the legal principles in the Consumer Protection Act. This type of research is normative research, which is research based on studies that are in accordance with the theories and legal rules that have been determined. This normative research also functions to provide a juridical argument against the occurrence of emptiness, obscurity, and norm conflicts. Thus this research is considered very important as a policy input material in order to provide the value of justice for the community.
PKM Penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Sebagai Solusi Daur Ulang Sampah Plastik Menjadi Souvenir Ramah Lingkungan Di Desa Taman Bali Bangli I Gusti Putu Agung Widya Goca; I Made Artha Rimbawa
UNBI Mengabdi Vol. 3 No. 1 (2022): UNBI Mengabdi Januari
Publisher : Universitas Bali Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34063/um.v3i1.255

Abstract

Masalah sampah masih sangat sulit ditangani, sehingga tampak seperti masalah kompleks yang saling terhubung dan belum ditemukan solusinya. Sampah anorganik sangat sulit didegradasi bahkan tidak dapat didegradasi sama sekali oleh alam, oleh karena itu diperlukan suatu lahan penumpukan yang sangat luas untuk mengimbangi produksi sampah jenis ini. Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilakukan oleh Dosen FEB dan Dosen Hukum Universitas Ngurah Rai di Dywik Bank Sampah dan lingkungan Siladan, Taman Bali Bangli yang melibatkan mahassiwa kelompok KAT 9 yang berjumlah 22 orang dan kegiatan ini diikuti oleh 15 orang PKK serta seluruh perangkat Desa Taman Bali, Bangli. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang penggunaan sampah plastik yang dapat menjadi kreasi menarik, pentingnya kebersihan lingkungan, dan penerapan teknologi dalam memasarkan produk kreasi sampah plastik. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode workshop dengan memetakan sampah plastik di lokasi desa dan memberikan workshop Go Store, serta diskusi di akhir kegiatan. Adanya kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar, dan menerapkan teknologi dalam melakukan pemasaran. Hasil dan simpulan penelitian dapat memberikan pengetahuan tentang penggunaan sampah plastic yang dapat menjadi kreasi menarik, pentingnya kebersihan lingkungan, dan penerapan teknologi dalam memasarkan produk kreasi sampah plastik.
Regulation of the Right to Strike for Professional Sportsmen in Indonesian and Spanish Law Perspectives I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya; Putu Eka Trisna Dewi; I Made Artha Rimbawa; I Kadek Alit Ambara Wijaya
Journal Equity of Law and Governance Vol. 6 No. 2
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/elg.6.2.10805.1-11

Abstract

Strikes are a fundamental right of workers across the globe, representing a manifestation of the right to freedom of association and the protection of the right to organise. It thus falls upon the state to safeguard the right to strike, which may be achieved, for instance, by enacting national legislation that strikes a fair balance between the interests of professional sportsmen and those of their employers. In light of the above, the present study focuses on the examination of the regulation of the right to strike for professional sportsmen in the context of Indonesian and Spanish laws. In this research, the author employs a normative legal research method with a statute approach and a comparative approach. The findings of this research demonstrate that the regulation of the right to strike for professional sportsmen in Indonesian and Spanish law exhibits notable differences. The right to strike is specifically regulated in Spain by the Ley 39/2022, De 30 De Dicembre, Del deporte (Spanish Sports Act). The legislation explicitly recognises the right of professional sportsmen to engage in industrial action. It is regrettable that the legislation does not prescribe the procedures that must be followed in the event of an industrial action. In contrast, the Indonesian legal framework does not specifically address the right to strike in the context of sports. Consequently, there are no dedicated regulations that pertain to professional sportsmen. Consequently, the regulations pertaining to industrial actions applicable to professional sportsmen are those set forth in the Indonesian labour law, which delineates the procedural aspects of strike implementation.
Co-Authors I Gusti Putu Agung Widya Goca I Kadek Alit Ambara Wijaya I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya Putu Eka Trisna Dewi