Achmad Baihaqi
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penolakan KUA terhadap Perkara Permohonan Pencatatan Nikah Janda Hamil dalam Kacamata Maṣlaḥah Hanik Mariatul Khoiriah; Achmad Baihaqi; Ardinta Hidayatul Umam
Jurnal Antologi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.402 KB) | DOI: 10.21154/antologihukum.v2i1.1187

Abstract

This research is about the refusal of KUA in Pulung sub-district to register marriages because sirri marriages are pregnant. The purpose of this study is to explain the maṣlaḥah review of the refusal of the Pulung District KUA for the application for marriage registration in a pregnant condition and to explain the siri marital status of the marriage registrar in the maṣlaḥah review. This research is field research with a qualitative approach. While the data collection techniques using observation, interviews, and documentation. From this study, it can be concluded that the refusal is included in the maṣlaḥah ājiyyah because when registering the marriage, the divorce certificate only came out 3 (three) months before the marriage registration to KUA Pulung, while MY was 6 (six) months pregnant. This study also succeeded in finding that the unregistered marriage registrar's marital status (MY and MA) caused more harm than maṣlaḥah. Because with the implementation of a serial marriage before taking care of her divorce with her first husband to the Religious Courts, the status and lineage of the child in the womb is unclear. This violates the maṣlaḥah arūriyyah in terms of maintaining offspring. Penelitian ini mengenai penolakan KUA kecamatan Pulung terhadap pencatatan nikah karena nikah sirri dalam kondisi hamil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tinjauan maṣlaḥah terhadap penolakan KUA Kecamatan Pulung atas permohonan pencatatan nikah dalam kondisi hamil dan menjelaskan status pernikahan siri pemohon pencatat nikah dalam tinjauan maṣlaḥah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penolakan tersebut termasuk maṣlaḥah ḥājiyyah karena saat mendaftarkan pernikahannya, akta cerai baru keluar yaitu 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran perkawinan ke KUA Pulung, sedangkan MY telah hamil 6 (enam) bulan. Dalam penelitian ini juga berhasil menemukan bahwa status pernikahan siri pemohon pencatat nikah (MY dan MA) lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada maṣlaḥah nya. Sebab dengan dilaksanakannya pernikahan siri sebelum mengurus perceraiannya dengan suami pertama ke Pegadilan Agama menyebabkan tidak jelasnya status dan nasab anak dalam kandungan. Hal ini melanggar maṣlaḥah ḍarūriyyah dalam hal memelihara keturunan.
Evaluasi Kebijakan Sanksi Terhadap Pemetikan Bunga Edelweis Di Gunung Lawu Dalam Kerangka Hukum Nasional Muhammad Raffi Uddin; Achmad Baihaqi
El-Dusturie Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Islam Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v4i2.12207

Abstract

Abstract: The Edelweiss is a rare flora whose sustainability status is threatened, so the government has designated it as a protected plant species through Law Number 32 of 2024 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems and through the Attachment to the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. This study examines two main focuses, namely: (1) a legal analysis of the practice of picking edelweiss on the slopes of Mount Lawu based on the perspective of National Law; and (2) the application of sanctions against perpetrators of these violations in the National legal system. The study used a qualitative method with a field comparative approach. The results of the study indicate that the act of picking edelweiss without a permit is prohibited and has a clear legal basis. The management of the Mount Lawu conservation area has implemented an effective enforcement mechanism, including social sanctions that can have a deterrent effect on violators. The imposition of sanctions that prioritize humanitarian values, education, and moral awareness is considered more appropriate. This study emphasizes the importance of balanced law enforcement between positive norms, environmental ethics, and sharia values.   Keywords: Policy; Prohibition on Picking Edelweiss; National Law   Abstrak: Bunga edelweis merupakan flora langka yang status kelestariannya terancam, sehingga pemerintah menetapkannya sebagai jenis tumbuhan yang dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta melalui Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Penelitian ini mengkaji dua fokus utama, yaitu: (1) analisis yuridis terhadap praktik pemetikan edelweis di lereng Gunung Lawu berdasarkan perspektif Hukum Nasional; dan (2) penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran tersebut dalam sistem hukum Nasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan memetik edelweis tanpa izin merupakan perbuatan terlarang dan telah memiliki dasar hukum yang jelas. Pengelola kawasan konservasi Gunung Lawu telah menerapkan mekanisme penindakan yang efektif, termasuk sanksi sosial yang mampu menimbulkan efek jera bagi pelanggar. pemberian sanksi yang mengutamakan nilai kemanusiaan, edukasi, dan kesadaran moral dinilai lebih sesuai. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang seimbang antara norma positif, etika lingkungan, dan nilai-nilai syariat. Kata Kunci: Kebijakan; Larangan Memetik Edelweis; Hukum Nasional.