<![CDATA[Salah satu bentuk industri yang sering terjadi pelanggaran terhadap konsumenadalah produk gula konsumsi dalam kemasan, dimana pelaku usaha seringkalimenjual atau tetap mengedarkan gula yang sebenarnya telah masuk kadaluarsa.Penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukumkonsumen terhadap pembelian produk gula pasir kadaluarsa di kota Surabaya danbagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang menjual produkgula pasir kadaluarsa di kota Surabaya.Penelitian ini merupakan penelitian yuridisnormatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) danpendekatan kasus (case approach).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsepperlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan terhadap pembelian gulapasir dalam kemasan yang kadaluarsa di Surabaya dapat dilakukan melalui dua carayakni non litigasi, dan litigasi. Non litigasi melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitraseberdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkanpenyelesaian melalui proses peradilan yang berpedoman pada Pasal 48 denganmemperhatikan ketentuan pada Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang menjual produk gula pasirkadaluarsa harus memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dapat berupapengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atausetara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yangsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
