Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Law Development Journal Dekrit (Jurnal Hukum Dan Keadilan)
Yahman
Universitas Bhayangkara Surabaya
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BENTUK JAMINAN KREDIT SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Beny Afandi; Yahman
Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum) Vol 13 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/dekrit.v13n1.159

Abstract

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 16ayat (3) mengatur bahwa Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapatdijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini memiliki arti bahwa semualembaga keuangan baik perbankan ataupun non perbankan bersedia menerimaatau menjadikan Hak Cipta tersebut sebagai sebuah bentuk agunan kredit. Namunsampai dengan saat ini masih belum ada lembaga keuangan yang bersediamenerima Hak Cipta sebagai bentuk jaminan kredit, hal ini adalah suatukewajaran dikarenakan didalam dunia perbankan berlaku suatu prinsip kehatihatianbank, prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwadalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpun dan terutama lagipada usaha penyaluran dana pada masyarakat.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa Hak KekayaanIntelektual (HKI) dapat digunakan sebagai jaminan kredit dalam lembagakeuangan, pembiayaan baik perbankan ataupun non perbankan. Jika berkaca dariketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang JaminanFidusia tersebut Maka Hak cipta sudah memenuhi syarat yang ditentukan pada,namun praktisi lembaga keuangan di Indonesia masih menemui kendala dankeraguan dalam pengaplikasiannya.Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang disusunmenggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yangdigunakan sebagai sumber penelitian adalah bahan hukum primer yang meliputi:Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-UndangNomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Kitab Undang-undang Hukum Pidana,Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Hasil penelitian ini menunjukanbahwa masih terdapat kendala bagaimana hak cipta dapat dijadikan jaminandimana tidak ada Lembaga pemerintahan khusus yang diberikan kewenanganuntuk menilai hak cipta untuk dijadikan jaminan. Sehingga Ketika ada Lembagayang bertugas untuk menilai hak cipta kepastian hukum untuk dijadikan jaminanakan lebih pasti.
The Important Role of the Land Bank Concept in Perspective Land & Agrarian Law in Indonesia Yahman Yahman
Law Development Journal Vol 5, No 2 (2023): June 2023
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.5.2.256-270

Abstract

This study aims to determine the laws and regulations closely related to land bank regulations and how to harmonize land bank regulations in UUCK and Land Bank RPP against these laws and regulations. The research method used is normative legal research with a qualitative approach. This research refers to the Statute Approach to analyze laws and regulations related to Land Bank regulations and analyze the harmonization of Land Bank regulations against other laws and regulations, especially in the Land and Spatial Planning field. The results of this study are related to the rules and regulations on the implementation of land banks, among others, namely, Act No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations of Agrarian Principles, Act No. 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land, Act No. 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest, Act No. 26 of 2007 concerning Spatial Planning, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 11 of 2010 concerning the Control and Utilization of Abandoned Land, Presidential Regulation Number 86 of 2018 concerning Agrarian Reform, and there is harmonization and disharmonization of the articles of Land Bank regulation in the UUCK and Land Bank RPP against several other related laws. Regarding the practice of land banks, the Government needs to view cumulative justice, which lies in the equal opportunities that all people have to own Land, especially landless farmers, through land redistribution, the flagship program of land banks.
Co-Authors Beny Afandi