Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Riswati Riswati
IPDN
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Rasio Keserasian Belanja Modal dan Operasional Serta Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Kota Bandung Riswati Riswati; Yazid Bukhori
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 10 No 1 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v10i1.3200

Abstract

Kinerja keuangan merupakan suatu capaian dari pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam suatu kurun waktu. Analisis terhadap kinerja keuangan sektor publik menjadi penting untuk mengetahui bagaimana kinerja Pemerintah serta wujud akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Artikel ini menganalisis rasio keserasian belanja yang terdiri dari belanja operasioal dan belanja modal serta rasio efektivitas PAD dari Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2020 dan 2021. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa rasio keserasian belanja operasional Pemerintah Kota Bandung mengalami penurunan sebesar 0.69% dari tahun 2020 yang berada di angka 86% dari total belanja daerah menjadi sebesar 85,31% pada 2021 meskipun secara realisasi, total belanja operasioal dan total belanja daerah keseluruhan mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan persentase rasio keserasian belanja modal Pemerintah Kota Bandung yang meningkat sebesar 2,38% menjadi 12,71% dari tahun sebelumnya yang hanya 10,33% sehingga berpengaruh pada rasio keserasian belanja operasional Pemerintah Kota Bandung. Sedangkan untuk rasio efektivitas PAD Pemeritnah Kota Bandung konsisten mendapatkan predikat “efektif” dengan angka 91,12% pada 2020 dan 91,13% pada 2021 meskipun anggaran dan realisasi pada 2021 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2020. Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Rasio keserasian, Rasio Efektivitas PAD
Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat Muhammad Fahriza; Riswati Riswati
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 10 No. 2 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v10i2.3732

Abstract

Otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya secara mandiri, khususnya dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan akan mempengaruhi tingkat kemandirian daerah tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah yang menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah serta Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah untuk dapat mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat dan mengetahui faktor penghambat peningkatan kemandirian keuangan daerah serta upaya dalam mengatasinya. Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta kerangka berpikir induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur terhadap enam orang pada bidang pengelolaan pendapatan daerah dan dokumentasi atas Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2021. Hasil analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa dalam empat tahun terakhir Kabupaten Bandung Barat memiliki Derajat Desentralisasi yang kurang baik dengan rasio sebesar 18,07%, Ketergantungan Keuangan Daerah yang sangat tinggi dengan rasio sebesar 75,36%, Kemandirian Keuangan daerah yang sangat rendah disertai pola hubungan instruktif dengan rasio sebesar 23,95%, serta Efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang cukup efektif dengan rasio sebesar 99,98%. Kabupaten Bandung Barat belum mandiri dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya. Hal ini disebabkan oleh jumlah perolehan Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah, database pajak daerah yang belum mutkahir serta kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk mengatasi hal-hal tersebut adalah dengan melakukan digitalisasi, pengadaan fasilitas dalam pemungutan pajak daerah, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap database pajak daerah, menyelenggarakan sosialisasi dan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri. Kata kunci: Kemandirian Keuangan Daerah; Pendapatan Asli Daerah.
Co-Authors Muhammad Fahriza Yazid Bukhori