Marvell Limiardo
Universitas Tarumanagara

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KAJIAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK KEHAKIMAN NOMOR 3 TAHUN 2009 Marvell Limiardo; Juan Joubert Immanuel Panelewen; Frederick Reinhart
Jurnal Genta Mulia Vol. 14 No. 2 (2023): JURNAL GENTA MULIA
Publisher : STKIP Bina Bangsa Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61290/gm.v14i2.536

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami analisis normatif terhadap pelanggaran kode etik hakim. Metode yang digunakan Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian normatif, dimana pendalaman metode ini berpusat pada bahan pustaka. Pendalaman ini juga dapat diartikan sebagai proses sistematis yang melibatkan serangkaian langkah. Pandangan hidup peradilan bekerja atas dasar sila dan perilaku yang diharapkan bersumber dari mediasi sap-percha dalam menjalankan tugasnya. Namun, masih ada beberapa kejadian di mana perantara ternyata tidak mematuhi arah pandangan hidup yang berorientasi pada wajah kecurigaan tentang kelonggaran dan objektivitas aturan peradilan.
Ketidaksesuaian Komitmen Indonesia Dalam Perjanjian Internasional Untuk Mengakui Putusan Arbitrase Asing Marvell Limiardo; Frederick Reinhart; Khanza Octalivia Karyn
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6379

Abstract

Abstrak Penelitian ini menganalisis ketidaksesuaian antara komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional, khususnya Konvensi New York 1958, dengan praktik penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional oleh pengadilan Indonesia. Meskipun telah meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing secara konsisten. Penafsiran luas terhadap konsep "ketertiban umum" oleh pengadilan Indonesia dan ketidakjelasan kriteria pelanggaran ketertiban umum menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidaksesuaian ini. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat mengurangi kepercayaan investor asing terhadap sistem peradilan di Indonesia. Penelitian ini mengusulkan beberapa langkah yang dapat diambil Indonesia untuk menyesuaikan praktik peradilan dengan komitmen internasionalnya, seperti klarifikasi kriteria ketertiban umum, peningkatan pendidikan dan pelatihan, transparansi dan akuntabilitas, serta kerjasama internasional. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu Indonesia meningkatkan implementasi perjanjian internasional, membangun kepercayaan investor, dan mendukung iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kata Kunci: Arbitrase Internasional, Konvensi New York 1958, Ketertiban Umum, dan Kepastian Hukum