Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Raden Ajeng Diah Puspa Sari
Universitas Tarumanagara
Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementation of Legal Protection Against Default Cases Regarding Disputes in Debt and Receivable Agreements (Case Study of Collateral Objects in the Governance of Debt Agreements in the Village Scope) Raden Ajeng Diah Puspa Sari
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 2, No 2 (2023): July 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v2i2.594

Abstract

The process of accounts payable which is an agreement between one party and another party and the object being agreed is generally money. The position of one party is the party providing the loan (creditor), while the other party is the party receiving the loan (debtor). The essence of the debt agreement is that the creditor lends money to the debtor, and the debtor is obliged to return it within a predetermined time accompanied by interest. Debt repayments are made in monthly installments. If there is an obstacle regarding debt repayment or there is no effort to be able to pay the debt, an element of default occurs. This discussion will also review further the cases that often occur in rural areas regarding borrowing debts in the village environment.
Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945 Raden Ajeng Diah Puspa Sari
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i11.730

Abstract

Pasal 18 B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, Negara mengakui dan menghormat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, pada Pasal tersebut telah menyatakan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dengan pengakuan bersyarat. Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan dengan kelengkapan sendiri penguasa dan kesatuan lingkungan hidup semua anggotanya. Artikel ini membahas hak-hak dari masyarakat hukum adat terkait dengan Pasal 18B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulisan artikel ini didasarkan pada metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengumpulan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman terhadap gejalagejala. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh masyarakat hukum adat masih memperoleh hak-haknya yang diatur dalam dasar negara republik Indonesia. Aturan tersebut hidup secara berdampingan dalam tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Perlindungan dan kesejahteraan masyarakat hukum adat telah diatur dalam Pasal 18B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum adat dan hukum nasional hidup berdampingan dengan pemerintah tetap memperhatikan dan memberi perlindungan terhadap hukum adat.
Co-Authors