Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Suryadi Suryadi
Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo, Indonesia
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PELATIHAN PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK MENJADI ECOENZYM UNTUK MENGURANGI PENCEMARAN LINGKUNGAN Dyah Erlina Sulistyaningrum; Mohammad Amin; Suryadi Suryadi; Abdul Halim; Muhammad Syaikhi Abdulrahman Wahid
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.16407

Abstract

Tujuan pengabdian ini adalah: (1) memberikan keterampilan dan pengetahuan mengolah sampah organik menjadi eko-enzim untuk mengurangi pencemaran lingkungan di Polorejo. (2) Mengajarkan teknik mengolah sampah organik menjadi bahan baku ekoenzim. (3) Memberikan informasi bagaimana meminimalisir dampak sampah organik pada Polisher dengan menggunakan ekoenzim. (4) Menyebarluaskan informasi tentang pengolahan sampah organik menjadi eko-enzim untuk mengurangi pencemaran di Polorejo. (5) Mengajarkan bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengolahan sampah organik menjadi ekoenzim. Layanan seperti itu adalah layanan masyarakat. Salah satu upaya untuk menambah pengetahuan adalah dengan mendaur ulang sampah organik menjadi sesuatu yang bernilai. Saat ini pemanfaatan sampah organik masih terbatas sehingga menyebabkan kurangnya antusiasme masyarakat setempat. Warga Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo berpartisipasi dalam kegiatan penelitian kecil-kecilan. Kegiatan yang diterapkan adalah manfaat sosial dan cara pembuatan ekoenzim tersebut. Masyarakat akan mendapatkan contoh alat proses pembuatan dan menunjukkan secara langsung cara kerjanya hingga proses pengemasan. Diharapkan masyarakat desa Polorejo dapat memanfaatkan sampah organik menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat untuk mengurangi pencemaran lingkungan desa Polorejo.
KEPEMILIKAN RUMAH ORANG ASING YANG TINGGAL DI INDONESIA Suryadi Suryadi; Diko Setiawan Nugroho
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.730

Abstract

The title of this article is "Foreign Home Ownership in Indonesia". The purpose of this study is to analyze the regulation of house ownership for foreigners living in Indonesia and the procedures for foreigners to own houses in Indonesia. The need for housing as a dwelling or place of refuge is a basic need of every human being, as is the need for food, clothing and shelter. Anyone who lives in a house is possessive and lives in their own house. Some people occupy other people's homes, whether they rent them out or not. One of the parties who can own a house as a residence is a foreigner residing in Indonesia. Foreign housing is based on certain property rights. This type of research uses legal research with a focus on normative research. In summary, the regulations regarding home ownership for foreigners residing in Indonesia are: According to Government Decree No. 41 of 1996 on Requirements for Foreigners to Own Houses and Minister of Agriculture/Head of Land Authority Decree No. 7 of 1996, both regulations require foreign owned houses to meet the following conditions: It isRequired. In Indonesia, housing refers to a house built on land. Owned or leased shares in buildings.
PELATIHAN PEMBUATAN NUGGET SUSU KAMBING ETAWA PADA KELOMPOK TERNAK BONTIL GRUP Dyah Erlina Sulistyaningrum; Tri Rahayuningsih; Ahlan Nur Islamudin; Sodikul Anwar; Suryadi Suryadi; Moh. Amin
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 5 (2023): Volume 4 Nomor 5 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i5.21673

Abstract

Pengembangan sektor peternakan di desa Selur, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo telah dicanangkan oleh pemerintah desa untuk menjadi salah satu pendorong perekonomian masyarakat. Kelompok ternak dengan nama Bontil Group merupakan Kelompok Peternak Kambing Etawa dibentuk berdasarkan kepentingan yang sama. Persamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya; dan keramahan antar warga. Kelompok ternak yang beranggotakan warga masyarakat desa Selur, menjalankan usahanya untuk meningkatkan dan mengembangkan perternakan kambing etawa. Selain berupaya membina dan menjaga keberlanjutan, kami memiliki visi untuk merevitalisasi perekonomian pedesaan melalui peternakan kambing Etawa, peternakan juga memiliki harapan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam usaha ternak Kambing Etawa di Bontil Group yaitu (1) pengolahan susu kambing etawa masih sangat terbatas sedangkan jumlah ternak terus berkembang (2.) masalah kurang pengetahuan tentang inovasi pengolahan produk susu. (3) Masalah pemasaran yang kurang luas. Metode yang ditawarkan sebagai alternative solusi bagi masalah tersebut adalah (1) pelatihan cara pembuatan susu kambing etawa menjadi nugget (2) Memberikan modal ilmu pengetahuan tentang inovasi pengolahan produk susu. (3) Memberikan pemahaman tentang pemasaran. Keuntungan yang bisa didapat yaitu (1) Banyaknya manfaat pengolahan susu kambing etawa menjadikan peluang usaha terbuka lebar (2) banyak animo masyarakat terhadap hasil pengolahan susu kambing etawa. (3) meningkatkan pendapatan ekonomi kelompok ternak Bontil.
Pengelolaan Embung Desa: Branding Menuju Desa Ekowisata dan Pemberdayaan Masyarakat Suryadi Suryadi; Dyah Erlina Sulistyaningrum; Maria Yosepin Endah Listyowati; Wildan Nur Hidayatullah; Edy Prayitno; Tutik Heriana; Ria Fajar Nurhastuti
KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 2 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Publisher : AMIK Veteran Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/kreatif.v6i2.11013

Abstract

The Mbeji Teleng Reservoir in Belang Village, Bungkal District, Ponorogo, was originally built as an irrigation water catchment; however, its management had not been optimized, resulting in the underutilization of its natural, social, and economic potential. This community engagement program aims to transform the reservoir into an educational ecotourism destination while strengthening village branding and community empowerment. The methods employed include (1) enhancing community awareness of the reservoir’s multifunctional role, (2) revitalizing and organizing the reservoir area to support ecotourism infrastructure, and (3) improving community capacity and economic empowerment through training, digital promotion, and MSME facilitation. The interventions resulted in the establishment of an active tourism-awareness group (Pokdarwis), increased community understanding of water conservation, improved physical facilities and public spaces, and the development of ecotourism features such as a fishing pond and photo spots. Additionally, digital promotional media and local trading stalls were produced to support the village economy. This program introduces a novel approach by repositioning the reservoir as a multifunctional public space and integrating ecotourism with community-driven management, offering a sustainable model for rural ecotourism development.
LGBT dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM Dyah Erlina Sulistyaningrum; Suryadi Suryadi; Muhammad Achwan; Maria Yosepin Endah Listyowati; Husin Husin
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 3 (2025): September : Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : AMIK Veteran Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i3.7236

Abstract

The presence of LGBT individuals (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) in society has raised complex discussions, especially when viewed from the perspectives of Islamic law and human rights. Islamic teachings generally view same-sex relations and gender transitions as actions that deviate from the moral and natural order established by religious texts. In contrast, the human rights framework emphasizes individual dignity, personal freedom, and the right to non-discrimination, regardless of sexual orientation or gender identity. This article seeks to explore the intersection of these two perspectives, not to provoke conflict, but to offer a balanced understanding rooted in empathy, justice, and social awareness. Using a qualitative normative approach, this research examines Islamic legal sources, national regulations, and international human rights documents. The study finds that while Islamic law maintains clear normative boundaries, there is still room for inclusive dialogue and respectful engagement, especially in multicultural societies like Indonesia. Bridging these two frameworks requires not only legal analysis but also cultural sensitivity and ethical responsibility.
Analisis Politik Hukum Kebijakan Debureaucratization: Implikasi Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026 terhadap Profesionalisme dan Kesejahteraan Dosen Mohammad Achwan; Dyah Erlina Sulistyaningum; Sunarso Sunarso; Dendy Eta Mirlana; Akhorin Siswanto; Suryadi Suryadi; Wildan Nur Hidayatullah
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 6 No. 3 (2026): September: Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : AMIK Veteran Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v6i3.12572

Abstract

The debureaucratization policy in higher education governance represents the government's effort to simplify administrative processes and enhance the effectiveness of academic responsibilities. The issuance of Ministerial Decree of Higher Education, Science, and Technology Number 39/M/KEP/2026 reflects a policy shift that affects the roles, workloads, and professional autonomy of lecturers in carrying out teaching, research, and community service activities. This study aims to analyze the legal politics underlying the debureaucratization policy and to examine its implications for lecturers’ professionalism and welfare. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research involving regulations, policy documents, and relevant academic literature. The findings indicate that the debureaucratization policy was designed as an instrument of higher education governance reform aimed at promoting efficiency, flexibility, and the improvement of academic services. At the same time, its implementation has generated various implications for lecturers, including opportunities to strengthen professionalism through the reduction of administrative burdens, as well as challenges related to policy certainty and the fulfillment of welfare aspects. This study highlights the importance of harmonizing bureaucratic simplification objectives with the protection of lecturers’ rights and interests to ensure that policy reforms are implemented in a sustainable and equitable manner.
Co-Authors Abdul Halim Ahlan Nur Islamudin Akhorin Siswanto Dendy Eta Mirlana Diko Setiawan Nugroho Dyah Erlina Sulistyaningum Edy Prayitno Heriana, Tutik Husin Husin Maria Yosepin Endah Listyowati Moh. Amin Mohammad Achwan Mohammad Amin Muhammad Achwan Muhammad Syaikhi Abdulrahman Wahid Ria Fajar Nurhastuti Sodikul Anwar Sunarso Sunarso Tri Rahayuningsih Wildan Nur Hidayatullah