<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) demi menunjang peningkatan jaminan keamanan dan keselamatan kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan memiliki tujuh elemen. Dalam hal evaluasi penerapannya, terdapat proses audit internal dan audit eksternal. Keterlibatan pemerintah dalam evaluasi tersebut terletak pada pelaksanaan audit eksternal dimana Kepala Inspektur Pertambangan adalah pihak yang dapat meminta pelaksanaan audit. Dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan, pemerintah tidak berperan dan terlibat secara mendalam. Peran pemerintah sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2018 antara lain sebagai Kepala Inspektur Pertambangan dan Inspektur Pertambangan. Inspektur Pertambangan adalah pihak yang terlibat secara langsung dalam pembinaan dan pengawasan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dengan bertindak atas nama Menteri atau Gubernur. Seharusnya pemerintah lebih berperan sejak awal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dengan terlibat secara menyeluruh dalam proses audit internal, sehingga lebih dapat meningkatkan jaminan keamanan dan keselamatan kerja.]]>
