Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM
Indah Fitriani
STAI NW SAMAWA
Religion Economics, Econometrics & Finance

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PENGGUNAAN VAKSIN MENINGITIS ANTARA LEGALITAS DAN FORMALITAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Penggunaan Vaksin Meningitis Antara Legalitas Dan Formalitas Perspektif Hukum Islam Indah Fitriani
AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM Vol. 1 No. 1 (2021): JUNI 2021
Publisher : Jurnal ini dipublikasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Publikasi (P3M) STAI Nahdlatul Watan Samawa-licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.287 KB)

Abstract

Sejalan dengan kemajuan di bidang teknologi, kini masalah kesucian dan kehalalan menjadi problem global. kebanyakan negara-negara sekuler yang mengabaikan tentang suci dan najis, halal dan haram. Sementara bagi kaum muslimin hal tersebut jelas menjadi problem yang krusial. Di sinilah arti pentingnya untuk memahami seluk beluk najis dan teknik pencuciannya. Penelitian ini akan mengungkap pengunaan vaksin meningitis yang selama ini sudah digunakan oleh jamaah umrah atau haji Indonesia ditinjau dari perspektif hukum islam. Penelitian ini berbeda dengan peneliti lainnya pada pendekatan yang digunakan sebagai alasan kebolehan menggunakan vaksin sebagai pra-syarat melaksanakan ibadah ke Mekkah. Meskipun vaksin ini diperbolehkan, tapi peneliti melihat bahwa ada celah lain yang dapat mengungkap penggunaan vaksin dari hukum islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian normatif dan Fatwa MUI Nomor: 06 Tahun 2010 tentang Penggunaan Vaksin Meningitis bagi Jamaah Haji dan Umrah. Penelitian ini membuktikan bahwa kebolehan vaksin meningitis dengan berbagai kadar dan kandungan zatnya dianggap dibolehkan dengan syarat. Persyaratan ini dinyatakan dalam implementasi pemerintah Saudi Arabia dan tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan hukum islam yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain.
Co-Authors