<![CDATA[Dalila Altayra Irawan, Amelia Sri Kusuma Dewi, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: dalilairawan@student.ub.ac.id Abstrak Permasalahan yang diangkat penulis adalah mengenai substansi dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Permenkumham PPKPFPP) yang tidak mengatur mengenai keberadaan Badan Usaha Bukan Berbadan Hukum (BUBBH) yang tidak terdaftar di Pengadilan Negeri. Hal ini berdampak pada BUBBH yang tidak terdaftar tersebut tidak memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Syarat yang dimaksudkan terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) dan ketentuan peralihan Pasal 23 ayat (1) Permenkumham PPKPFPP. Dengan tidak diaturnya pendaftaran bagi BUBBH yang sudah berdiri namun tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri, menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam proses pendaftaran bagi BUBBH tersebut. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan komparatif. Di masa yang akan datang, Indonesia dapat melakukan perubahan pada Permenkumham PPKPFPP. Bagi BUBBH yang belum terdaftar di Pengadilan Negeri, dapat menyertakan dokumen pendukung untuk membuktikan eksistensi BUBBH agar kemudian dapat melakukan pendaftaran. Agar kedepannya BUBBH tertib administrasi untuk melakukan pendaftaran, perlu adanya penegakan hukum yang sesuai yaitu dengan penerapan sanksi lebih spesifik adalah penerapan sanksi administratif. Untuk mewujudkannya, diperlukan perubahan pada Permenkumham PPKPFPP agar menjadi suatu produk hukum yang ideal. Kata Kunci: pengaturan, pendaftaran, badan usaha, badan usaha bukan berbadan hukum Abstract This research discusses the substance in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2018 concerning the Registration of Commanditaire Vennootschap/CV/Limited Partnership, Firm, and Civil Partnership (henceforth referred to as Permenkumham PPKPFPP) that does not regulate the existence of non-juridical person legal entity (henceforth referred to as BUBBH) not registered in the District Court. This issue has left impacts on the unregistered BUBBH, thereby failing to meet the requirement of the registration of the Legal Entity Administrative System (henceforth referred to as SABU). This requirement is outlined in Article 10 paragraph (2) and the transitional provision of Article 23 paragraph (1) of Permenkumham PPKPFPP. The absence of this regulation for BUBBH not registered in the District Court indicates a legal loophole in the process of registration. This research employs a normative-juridical method and statutory, conceptual, and comparative approaches. In the time to come, Indonesia can make some adjustments in the Permenkumham PPKPFPP for more a more ideal legislative product that is capable of guaranteeing protection and legal certainty for both businesses and the members of the public. The unregistered BUBBH should submit supplementary documents proving the establishment of the BUBBH to allow for a registration process through SABU. For a more appropriate administrative process of registration, there should be proper legal enforcement that complies with the implementation of an administrative sanction as a more specific sanction imposition. Thus, amendments to the Permenkumham PPKPFPP Number 17 of 2018 need to take place to bring about an ideal legislative product. Keywords: regulation, registration, legal entity, non-juridical person legal entity]]>
