<![CDATA[Naufal Fauzi, Reka Dewantara, Amelia Sri Kusuma Dewi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Naufalfauzioffice@gmail.com Abstrak Lembaga Pengelola Investasi (LPI) memiliki kewenangan yang dengannya memungkinkan lembaga tersebut dipailitkan. Walau demikian, LPI memiliki mekanisme khusus yang harus terpenuhi sebelum pada akhirnya permohonan kepailitan dapat diajukan. Mekanisme khusus tersebut adalah tes insolvensi yang dilaksanakan guna menetapkan kondisi insolven LPI oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Menteri keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis urgensi pengaturan atas batasan kewenangan lembaga independen dalam melaksanakan tes insolvensi serta menemukan formulasi pengaturan batas kewenangan lembaga independen dalam menetapkan status kondisi insolven lembaga pengelola investasi yang berkepastian hukum. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, serta pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukan bahwa urgensi pengaturan atas batasan kewenangan lembaga independen terbagi atas beberapa aspek, diantaranya urgensi filosofis, sosiologis, yuridis, dan ekonomi. Selanjutnya formulasi pengaturan batasan kewenangan lembaga independen yang berkepastian hukum dilakukan dengan mengakomondasi ketentuan mengenai kedudukan, struktur, kualifikasi profesional yang dibutuhkan, mekanisme penunjukan oleh Menteri keuangan serta batasan kewenangan lembaga independen. Kata Kunci: lembaga independen, kondisi insolven, lembaga pengelola investasi Abstract An investment agency is authorized to be declared bankrupt. However, this agency adheres to a special mechanism that has to be fulfilled before a request for bankruptcy is submitted. This mechanism refers to the insolvency test to declare an insolvent condition of the investment agency by the independent body appointed by Finance Minister. This research aims to describe and analyze the urgency of regulating the scope of authority of an independent body in testing insolvency and find the formulation of the regulation of the scope of authority of the independent body in declaring insolvent conditions in an investment agency with legal certainty. This research employed a normative-juridical method and statutory, analytical, and comparative approaches, revealing that an independent body covers philosophical, sociological, juridical, and economic aspects. The formulation of the regulation in the scope of the authority held by the independent body with legal certainty is done by accommodating the provision regarding position, structure, and professional qualifications, the appointment mechanism set by the finance minister, and the scope of authority held by the independent body. Keywords: independent body, insolvent condition, investment management agency]]>
