Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI

ANALISIS PERAN DJBC DALAM PENGAWASAN PENYELUNDUPAN NPP (STUDI KASUS KPU BC TIPE C SOEKARNO-HATTA) Adhitama, Satria; Suranta, Tomy
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 2, No 1
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (629.252 KB) | DOI: 10.31092/jpbc.v2i1.203

Abstract

Kemajuan teknologi informasi membuat hubungan bisnis dan transaksi perdagangan internasional menjadi lebih mudah. Kemajuan teknologi informasi ini juga menjadi salah satu pemicu meningkatnya penyelundupan narkotika, psikotropika, dan precursor (NPP). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan sistem pengawasan atas penyelundupan NPP di KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta. Penelitian ini menggunakan konsep pengawasan NPP sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, teknik wawancara semi terstruktur, focus group discussion, dan analisis dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta telah melaksanakan sistem pengawasan NPP secara optimal namun masih ditemukan hambatan dalam sistem pengawasan yaitu: 1. infrastruktur yang masih prematur menjadi beban tambahan untuk petugas Bea dan Cukai KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta. 2. KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta belum memiliki SOP yang mengatur pelaksanaan pengawasan atas pelanggaran terkait penyelundupan barang NPP. 3. belum adanya peraturan dan/atau sanksi yang mengatur apabila perusahaan maskapai penerbangan lalai melaporkan dan mengirimkan informasi jadwal keberangkatan dan manifes pesawat sebagai bahan analisis intelijen KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta. 4. Infrastruktur dan alat-alat deteksi NPP yang dimiliki KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta masih perlu ditingkatkan jumlah dan optimalisasi penggunaan oleh petugas Bea dan Cukai untuk menunjang pengawasan terhadap barang-barang yang diduga barang NPP. 5.  Aplikasi seperti SHITAC dan aplikasi penunjang lainnya masih membutuhkan pembaruan terkini yang bisa membantu pengawasan petugas Bea Cukai terkait NPP. Kata Kunci: Narkotika, psikotropika, prekursor, NPP, pengawasan, Bea dan Cukai, DJBC, intelijen, penindakan.
TINJAUAN ATAS PENGAWASAN TERHADAP PERIZINAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL Dwi Cahyo, Ryan Putra; Adhitama, Satria
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 2, No 2
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (572.365 KB) | DOI: 10.31092/jpbc.v2i2.304

Abstract

ABSTRACT Currently alcoholic drinks are ready on the market. Although it is easy to find alcoholic beverages is a type of beverage that causes negative impacts on consumers, the government needs to impose excise for repairs and repairs to its circulation. This study recommends discussing the implementation of the Supervision of Licensing of Entrepreneurs in the Location of Retail Sales of Alcoholic Beverages in the Office of Supervision and Service of Customs and Excise XXX. This study uses the constructivism paradigm, discussing qualitative with descriptive nature and case study strategies. The informants in this study were several employees at Office of Supervision and Service of Customs and Excise XXX. The results of this study show facts in several stages of licensing not considering the provisions of PMK 201 / PMK.04 / 2008, besides that, because of overseeing Office of Supervision and Service of Customs and Excise XXX XXX against place to sell entrepreneurs who have the intention to spend more than licensed place to sell entrepreneurs in XXX City no longer request the necessary provisions. Keywords: alcoholic beverages, licence number, and excise ABSTRAK Saat ini minuman beralkohol sudah gampang dijumpai di pasaran. Walaupun gampang ditemui minuman beralkohol adalah jenis minuman yang menimbulkan dampak negatif bagi konsumen sehingga pemerintah perlu mengenakan cukai untuk mengatur dan mengawasi peredarannya. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pelaksanaan Pengawasan atas Perizinan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Beralkohol pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai XXX. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif dan strategi studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah beberapa pegawai pada KPPBC XXX. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam beberapa tahapan mekanisme perijinan KPPBC XXX tidak memperhatikan ketentuan PMK 201/PMK.04/2008, selain itu karena kurangnya pengawasan KPPBC XXX terhadap pengusaha TPE yang sudah berijin mengakibatkan hampir setengah dari pengusaha TPE berijin di Kota XXX tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku. Kata kunci: minuman beralkohol, NPPBKC, DJBC, dan cukai 
TINJAUAN PEMERIKSAAN SARANA PENGANGKUT LAUT (BOATZOEKING) DI KPUBC TANJUNG PRIOK Pardede, Tobias Kevin; Adhitama, Satria
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 2, No 2
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (812.043 KB) | DOI: 10.31092/jpbc.v2i2.320

Abstract

ABSTRACT Staggering international trade transactions result in the increase of demand for transportation services. Directorate General of Customs and Excise performs supervision of sea transport facilities (sea patrols) and inspection of sea transport facilities (boatzoeking). This study uses constructivist paradigm, qualitative approach with descriptive nature and case study strategy. The result demonstrates that Main Service Office of Customs and Excise Tanjung Priok has been properly handling boatzoeking. However, there are rooms for improvement. It is advised that Standard Operating Procedures (SOP) in boatzoeking is institutionalized, the number of personnels conducting boatzoeking is validated, ship drafts calculation is mandatory and additional security support and inspection aids are materialized.Keywords: Boatzoeking, transport facilities, sea patrol  ABSTRAK Transaksi perdagangan internasional akan mengakibatkan timbulnya permintaan akan jasa angkutan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus melakukan pengawasan laut yang ketat. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif dan strategi studi kasus. Pada dasarnya prosedur pemeriksaan sarana pengangkut laut (boatzoeking) pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok telah dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan dalam boatzoeking yaitu tidak terdapat suatu standar yang baku berupa Standard Operating Procedures (SOP) dalam melaksanakan kegiatan boatzoeking selama ini, jumlah pegawai yang tergabung dalam Satuan Tugas Bea dan Cukai dalam melaksanakan pemeriksaan administrasi terlalu sedikit, ketidaktahuan Satuan Tugas Bea dan Cukai dalam melakukan penghitungan berat muatan melalui draft kapal, terbatasnya alat-alat penunjang keamanan dan alat bantu pemeriksaan yang digunakan untuk pemeriksaan sarana pengangkut laut. Kata kunci: Boatzoeking, sarana pengangkut, patroli laut 
TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN, DAN PENDISTRIBUSIAN DATABASE NILAI PABEAN I (DBNP I) Telaumbanua, Brian Viki Satriawan; Adhitama, Satria
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 3, No 1: 2019
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.93 KB) | DOI: 10.31092/jpbc.v3i1.425

Abstract

Sektor kepabeanan merupakan salah satu unsur yang termasuk dalam penyumbang pendapatan negara terbesar. Pemenuhan kewajiban kepabeanan dilakukan secara self-assessment. Penerapan sistem self-assessment ini memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian dalam memberitahukan jumlah, jenis, dan asal barang. Dalam Rangka Impor. informasi yang diperoleh oleh PPD  hanya sebatas yang dituangkan PIB dan dokumen pelengkapnya. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika barang yang diimpor memiliki jenis yang sangat beragam dan jumlah yang sangat banyak, maka dibutuhkan waktu yang lebih lama pula dalam melaksanakan pemeriksaan dokumennya. Direktorat Teknis Kepabeanan membuat Database Nilai Pabean sebagai alat bantu bagi PPD dalam melakukan pengujian kewajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan atas Penyusunan, Pemutakhiran, dan Pendistribusian Database Nilai Pabean I (DBNP I).Penelitian ini menggunakan paradigm konstruktivis, pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif dan strategi studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah beberapa pegawai pada Direktorat Teknis Kepabeanan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan, pemutakhiran, dan pendistribusian Database Nilai Pabean I (DBNP I) di Direktorat Teknis Kepabeanan telah dijalankan dengan baik dan benar, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang harus ditanggulangi, bahkan terdapat ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2016 tentang Database Nilai Pabean yang belum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Permasalahan tersebut adalah Sistem Aplikasi Database Nilai Pabean I (DENISA) dan Sistem Aplikasi Database Nilai Pabean II (DBNP II) belum terintegrasi dengan baik, terdapat banyak data nilai pabean yang telah berada di Sistem Aplikasi DENISA selama lebih dari dua tahun sejak tanggal pemutakhiran terakhirnya, melebihi batas waktu yang diatur di dalam Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2016, serta Database Nilai Pabean I (DBNP I) masih belum lengkap. 
TINJAUAN TERHADAP PENGAWASAN PELAKSANAAN SUBKONTRAK BARANG IMPOR DARI KAWASAN BERIKAT KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DENGAN JAMINAN PADA WILAYAH KERJA KPPBC TMP A BANDUNG Adhitama, Satria
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.187 KB) | DOI: 10.31092/jpbc.v3i2.552

Abstract

Dengan semakin banyaknya negara yang terlibat dalam perdagangan internasional, persaingan menjadi semakin ketat. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang memiliki peran penting dalam rangka pengawasan arus lalu lintas barang dan pemberian fasilitas terhadap industri dalam negeri agar dapat bersaing di kancah internasional. Pemberian fasilitas kepabeanan terhadap industri dalam negeri salah satunya Kawasan Berikat dan juga subkontrak khususnya diharapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi negara. DJBC mengemban tugas mengawasi penyelenggaraan subkontrak dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP). Tugas tersebut dilimpahkan ke unit vertikal DJBC tak terkecuali KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Subkontrak Barang Impor dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) Pada Wilayah Kerja Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung.
TINJAUAN PENGAWASAN STUFFING PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI XXX Johantri, Bagas; Salurante, Gerry Tella; Adhitama, Satria
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.595 KB) | DOI: 10.31092/jpbc.v4i1.747

Abstract

ABSTRACT:The purpose of this study is to review the procedure and implementation of goods inspection and stuffing supervision of the Customs and Excise Service and Supervision Office (KPPBC) XXX by applying the theory of internal control systems. This study employs field observations, document observations, and interviews with informants from KPPBC XXX. The data obtained were analyzed qualitatively. The results showed that internal control over the implementation of physical inspection and supervision of stuffing had run well despite the problem of the number of human resources and work procedures. This research uses a case study on KPPBC XXX. The results of this study cannot liberalize the products at different KPBC. This research can assist DGCE in improving services and supervision of international trade through the composition of employee placement and setting procedures for specific events as a form of internal control improvement. This study also shows that the limitations of human resources and work procedures can result in less optimal control activities.Keywords: export, internal control, oversight of stuffing, physical inspection. ABSTRAK:Tujuan penelitian ini adalah menyelidiki prosedur dan pelaksanaan pemeriksaan barang dan pengawasan stuffing di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) XXX dengan menggunakan teori sistem pengendalian internal. Penelitian ini menggunakan observasi lapangan, pengamatan dokumen, dan wawancara dengan informan dari KPPBC XXX. Hasil perolehan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal atas pelaksanaan pemeriksaan fisik dan pengawasan stuffing telah berjalan dengan baik meskipun terdapat permasalahan jumlah sumber daya manusia dan prosedur kerja. Penelitian ini menggunakan studi kasus pada KPPBC XXX. Hasil penelitian dapat berbeda pada KPPBC yang lain. Penelitian ini dapat membantu DJBC dalam memperbaiki pelayanan dan pengawasan perdagangan internasional melalui komposisi penempatan pegawai dan penetapan prosedur untuk kejadian-kejadian tertentu sebagai bentuk perbaikan pengendalian internal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan prosedur kerja dapat mengakibatkan aktivitas pengendalian berjalan kurang optimal.Kata Kunci: ekspor, pemeriksaan fisik, pengawasan stuffing, aktivitas pengendalian internal.