Salahuddin
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pola Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat Pada Dinas Sosial Kabupaten Bima Abdul Kadir; Ahmad Usman; Salahuddin
Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Vol. 6 No. 1 (2019): Mei : Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan
Publisher : Universitas Mbojo Bima - Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pola Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Bima; Tujuan penenlitiannya, yaitu: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pola penanganan pra bencana berbasis masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Bima. 2) Untuk mengetahui pelaksanaan pola penanganan saat terjadi bencana berbasis masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Bima. 3) Untuk mengetahui pelaksanaan pola penanganan pasca bencana berbasis masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Bima. Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknikpurposive sampling adalah teknik sampling yang informannya diambil secara sengaja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional peneliti. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis secara deskripti fkualitatif, yang dimulai dari reduksi data, display data, dan verifikasi dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: pertama, berdasarkan pelaksanaan pola penanganan pra bencana alam, baik dalam bentuk kegiatan: pendidikan peningkatan kesadaran bencana, latihan penanggulangan bencana, penyiapan teknologi tahan bencana, membangun sistem sosial yang tanggap bencana, maupun perumusan kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana, maka hasilnya sudah sangat baik dan telah sesuai dengan filosofi kerja, tugas pokok, fungsi, dan standar operasional prosedur manajamen bencana pada Dinas Sosial Kabupaten Bima. Kedua, berdasarkan pelaksanaan pola penanganan saat terjadi bencana alam, baikdalambentuk: evakuasi korban, pertolongan pertama pada korban dan penampungan darurat, pelayanan dapur umum, tracing and mailing service, pelayanan sosial dan kesehatan, misalnya pengadaan air bersih dan sanitasi, pendistribusian barang bantuan, maupun dukungan psikologis (psychological support), maka hasilnya sudah sangat baik dan telah sesuai dengan filosofi kerja, tugas pokok, fungsi, dan standar operasional prosedur manajamen bencana pada Dinas Sosial Kabupaten Bima. Ketiga, berdasarkan pelaksanaan pola penanganan pasca bencana alam, baik dalam bentuk: pemulihan, rehabilitasi, maupun rekonstruksi, maka hasilnya sudah sangat baik dan telah sesuai dengan filosofi kerja, tugas pokok, fungsi, dan standar operasional prosedur manajamen bencana pada Dinas Sosial Kabupaten Bima.
Fungsi Kepala Sekolah dalam Pembinaan Guru pada Sekolah Menengah Kelautan Negeri 10 Di Kabupaten Bima Firliah Rizkiani; Salahuddin
Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Vol. 7 No. 1 (2020): Mei : Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan
Publisher : Universitas Mbojo Bima - Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui Fungsi Kepala Sekolah Dalam Pembinaan Guru Pada Sekolah Menengah Kelautan Negeri 10 Kabupaten Bima. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang permasalahan. Lokasi penelitian adalah Sekolah Menengah Kelautan Negeri 10 Kabupaten Bima. Populasi dalam penelitian adalah berjumlah 180 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah sampling Teknik Probability Sampling. Penarikan sampel adalah ditentukan sebesar 20 % dari 193 orang populasi, sehingga jumlah sampel adalah 40 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Kuesioner, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data menggunakan analisa deskriptif dengan menggunakan tabel frekuensi. Hasil penelitian berdasarkan presepsi responden menunjukan: (1) Berkenaan dengan Fungsi Kepala Sekolah sebagai Educator (Pendidik) dalam pembinaan guru, maka hasil yang diperoleh yaitu: Pertama, Tanggapan responden terhadap item Kepala Sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai Educator (Pendidik) dalam pembinaan guru dengan mengikutsertakan para guru dalam kegiatan ilmiah adalah sebagian besar responden menjawab Jarang diikutsertakan dalam kegiatan ilmiah. Hal ini didukung data di mana sebanyak 18 orang responden atau 45% menyatakan jarang. Kedua, Tanggapan responden terhadap item Kepala Sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai Educator (Pendidik) dalam pembinaan guru dengan membina guru dalam membuat RPP adalah sebagian besar responden menjawab Jarang guru dibina dalam membuat RPP. Hal ini didukung data di mana sebanyak 17 orang responden atau 42,50% menyatakan jarang. Ketiga, Tanggapan responden terhadap item Kepala Sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai Educator (Pendidik) dalam pembinaan guru, menggunakan waktu belajar secara efektif di sekolah adalah sebagian besar responden menjawab selalu. Hal ini didukung data di mana sebanyak 22 orang responden atau 55% menyatakan selalu. Berkenaan dengan Fungsi Kepala Sekolah sebagai Manager dalam pembinaan guru, maka hasil yang diperoleh yaitu: Tanggapan responden terhadap item Kepala Sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai manager dalam pembinaan guru dengan memberdayakan guru melalui kerjasama atau kooperatif untuk meningkatkan tenaga profesional di lingkungan sekolah.
Proses Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Inisiatif Badan Permusawaratan Desa di Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Salahuddin; Surip; Muhamadong
Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Vol. 7 No. 1 (2020): Mei : Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan
Publisher : Universitas Mbojo Bima - Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perencanaan Penyusuna Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Perdes Inisiatif Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam rencana kerja Pemerintah Desa atau oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus berdasarkan pada regulasi desa terutama kaitan dengan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa sebagai Perdes Induk di desa. Selanjutnya bagi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Desa lainnya didesa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa (PERDES). Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 1. Bagaimana proses penyusunan kerangka peraturan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD di desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima? 2. Bagaimana teknik penyusunan peraturan desa oleh Pemerintah Desa dan BPD Di desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima? 3. Bagaimana jenis–jenis peraturan desa di desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima? Hasil Penelitian ini juga diharapkan berguna untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat ketercapaian tujuan dalam proses penyusunan Peraturan Desa Di Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. 3. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menjadi bahan masukkan bagi Pemerintah Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dan sekaligus dapat menjadi bahan rujukkan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian secara mendalam pada bidang yang sama. Fokus Penelitian: Masalah Proses, Langkah-langkah penyusunan dan jenis Peraturan Desa. Tinjauan pustaka: Metode Penelitian Deskriptif, Jenis Penelitian Kualitatif, Lokasi Penelitian: Desa Monta Baru Kecamatan Lambu. Sistematika pembahasan, kajian pustaka, Deskriptif Lokasi Penelitian. Pembahasan hasil penelitian meliputi 1. Peraturan Desa adalah salah satu Produk Hukum. Rancangan Peraturan Desa 3. Jumlah Perdes yang sudah di keluarkan, 4. Akuntabilitas Perdes, 5. Anggaran penyusunan Perdes, 6. Kewenangan BPD dalam menyusun Perdes.