Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)
Susanti Susanti
Indonesia Open University
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Strategy and Role of Public Sector Leadership in Managing Local Government Collaboration Muammar Amar Alkadafi; Susanti Susanti
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol 15, No 2 (2023): Pemikiran Administrasi Negara 6
Publisher : Department of Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpan.v15i2.23968

Abstract

Local government organizations experience various obstacles and limitations in implementing the main objective of the decentralization policy, namely administrative decentralization. This goal is essentially the leader of local government organizations carrying out a mission to provide excellent service to the community. Literature studies from various research results from public administration experts reveal that government collaboration is a modern government strategy today to answer and at the same time become a solution to various problems of administering government, especially for local governments. This paper was prepared using the “literature review” method which focuses on revealing how the leadership of regional heads successfully manages government collaboration and how the strategies and leadership roles of public sector organizations in local government manage government collaboration that have an impact on improving service performance to the community. The results of the study recommend that local government leadership requires a transformative leadership strategy, internal and external multi-stakeholder program innovation strategies to carry out positive change agendas. In addition, more specifically, the leaders of government organizations can apply the strategy of “knowledge sharing, designing innovation solutions, Forging consequent change”, and leadership roles as integrators, facilitators, participatory and adaptive.
Tata Kelola Pembiayaan Kesehatan Berbasis Sosial-Budaya Untuk Capaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kepulauan (Study Kasus: Kabupaten Sabu Raijua) Theresa Wattilete; Susanti Susanti; Aos Koeswandi
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 7 No. 4 (2026): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v7i5.10943

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola pembiayaan kesehatan berbasis sosial-budaya dalam meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di wilayah kepulauan, dengan studi kasus Kabupaten Sabu Raijua. Latar belakang penelitian didasarkan pada capaian SPM kesehatan yang masih fluktuatif dan belum optimal (79–86%) akibat keterbatasan fiskal daerah, ketergantungan dana pusat, tantangan geografis kepulauan, serta hambatan sosial-budaya yang memengaruhi pemanfaatan layanan kesehatan, khususnya pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, Focus Group Discussion (FGD), dan dokumentasi terhadap 20 informan yang terdiri dari pemangku kepentingan sektor kesehatan dan masyarakat. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pembiayaan SPM kesehatan telah berjalan namun belum optimal. Akuntabilitas dan transparansi masih bersifat administratif, partisipasi masyarakat bersifat formal, dan alokasi anggaran belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan riil di lapangan. Faktor pendorong utama meliputi dukungan kepala keluarga, sinergi lintas aktor, dan pemanfaatan dana desa. Sementara faktor penghambat adalah keterbatasan anggaran, tantangan geografis, serta hambatan sosial-budaya seperti kepercayaan pada dukun beranak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola pembiayaan kesehatan yang berbasis sosial-budaya menjadi kunci untuk meningkatkan capaian SPM di daerah kepulauan 3T. Implikasi praktis penelitian ini adalah perlunya pendekatan pembiayaan yang adaptif terhadap konteks lokal untuk mendukung pemerataan dan kualitas layanan kesehatan.
Co-Authors Aos Koeswandi Muammar Amar Alkadafi Theresa Wattilete