<![CDATA[Bertindak jujur, amanah dan independen adalah kewajiban yang harus dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan pekerjaannya membuat akta autentik untuk kepentingan para pihak. Jika notaris tidak amanah, sebagaimana termuat di dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004 maka notaris dapat dijatuhi sanksi administratif berdasarkan UUJN dan kode etik notaris yang berupa teguran lisan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat (Pemecatan). Menarik untuk dikaji terkait dengan akibat hukum terhadap seorang notaris yang dijatuhi sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Wilayah. Berdasarkan penelitian ditemukan akibat hukum dari sanksi Administratif yang dijatuhi oleh Majelis Pegawas Wilayah Notaris bagi Notaris D adalah sanksi pemberhentian sementara selama 6 bulan. Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat menjatuhkan putusan kepada Notaris berupa sanksi peringatan lisan maupun peringatan tertulis dan usulan penjatuhan sanksi yaitu Rekomendasi kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat. Jika kewenangan yang diputuskan Majelis Pengawas Wilayah dalam penjatuhan sanksi melebihi kewenanganya maka putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah tersebut cacat hukum.Kata kunci: akibat, notaris, sanksi, administratifTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
