<![CDATA[Kewenangan kurator sangat besar dalam melaksanakan fungsi dan perannya setelah putusan pailit ditetapkan oleh pengadilan, dalam Undang-Undang Kepailitan, pada saat kurator melakukan pengurusan harta pailit, kurator tidak dipersyaratkan harus memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan. Kurator dalam perkara kepailitan yang dianalisis kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya, merupakan hak dari kurator serta tanggungjawabnya dalam membuat putusan, sikap atau tindakannya kewenangan kurator tersebut masuk dalam ranah perkara kepailitan, dimana pada konsiderans Undang-undang Kepailitan diatur bahwa hukum kepailitan juga tunduk dan patuh pada hukum acara perdata (HIR/RBg). Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 3/Pdt.Sus-Lain lain/2020/PN Niaga Mdn, menyatakan debitor pailit harus tetap dilaksanakan terlebih dahulu meskipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bahwa pertimbangan hakim dalam putusan ini senada dengan UU Kepailitan dan PKPU Pasal 69 ayat (2) huruf a yang berbunyi “dalam melaksanakan tugasnya, kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan”. Kata kunci: kepastian, kurator, hak tanggungan, paiTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
