Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Dampak Kebijakan Pemerintah Tentang Kenaikan Harga Bbm Terhadap Pengemudi Ojek Online Di Bandar Lampung yulia hesti; Raka Tiza; Dian Rifiansyah; Muhammad Farhan
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v4i1.1018

Abstract

AbstrakDalam mencapai kesejahteraan, Negara di hadapkan dengan kondisi yang memperihatinkan dimana pada tahun 2020 terjadi pandemi covid 19 dimana telah menciptakan krisis multidimensi yang berdampak negatif  pada semua sektor dan bidang kehidupan, terutama bidang kesehatan dan bidang ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi terkontraksi, termasuk arus investasi, sebagaimana negara-negara didunia pada umumnya, Indonesia kini juga memasuki masa resesi ekonomi, walaupun tidak separah negara-negara lainnya.Menganalisis penyediaan dan penggunaan bahan bakar minyak. Penelitian bertujuan memperkirakan penyediaan dan konsumsi bahan bakar minyak yang akan datang, penyediaan BBM tidak dapat memenuhi kebutuhan di Indonesia di perkirakan pada tahun 2025 penyediaan BBM mencapai 651.092 juta barel. Memakai Metode empiris dan yuridis normatif dengan cara mewawancarai langsung tiga driver dari perusahaan yang berbeda dengan keluhan yang sedikit berbeda tetapi dengan maksud dan tujuan yang sama.Saat ini Pemerintah dengan resmi mengumumkan kenaikan harga BBM seperti pertalite,pertamax,dan solar per 3 september 2022 pertalite menjadi Rp 10.000/liter, untuk pertamax, Rp 14.200/liter dan solar Rp 6.800/liter. kebijakan pemerintah dengan subsidi 502 triliun tidak cukup untuk memenuhi di semua kalangan masyarakat karena masih banyak menengah ke atas yang menggunakan subsidi tersebut.subsidi BBM seharusnya di prioritaskan bagi kalangan bawah dengan pendapatan dibawah rata-rata perharinya.berdasarkan keputusan menteri ESDM(energi dan sumber daya mineral) Nomor 62 K/12/MEM/2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual literan katagori bahan bakar umum jenis bensin solar yang di distribusikan melalui SPBUOjek online (ojol) yang tergabung dalam serikat kerja angkutan Indonesia (SPAI) dengan menyatakan menolak terhadap naiknya harga bahan bakar (BBM) bersubsidi terlebih lagi ketika pendapatan perusahaan sebesar 15% untuk biaya aplikasi perusahaan. (SPAI) serikat pekerja angkutan Indonesia mengklaim sebagian kasus pemotongan lebih dari 15%. Di sisi lain, (SPAI) serikat pengemudi ojek online menyebutkan driver ojek online belum mendapatkan jaminan terhadap upah minimum yang layak, tapi dipaksakan bekerja lebih dari 8 jam tanpa uang tambahan dan uang lembur.Dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak di tandai dengan harga bahan pokok dan lainnya melambung tinggi.membuat serikat pekerja angkutan Indonesia (SPAI) kukuh menolak kebijakan Pemerintah terkait dengan subsidi pertalite (BBM).Kata Kunci : Dampak, Kebijakan, Kenaikan BBM
Legal Aspects of Using AI Chatbots in Business Support Services by PT Matahari Department Store Muhammad Farhan; Lukmanul Hakim; Yulia Hesti
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2117

Abstract

The current era of digitalization has brought innovation in various sectors, including business services. One innovation that is increasingly developing is the use of Artificial Intelligence (AI) chatbots as a customer support tool. PT. Matahari Department Store, as a leading retail company in Indonesia, has also adopted this technology to improve its business support services. However, the impact of legal aspects related to the use of AI chatbots still requires in-depth study. This research aims to comprehensively analyze the legal aspects related to the use of AI Chatbots in business support services by PT. Matahari Department Store. The main focus of the research includes aspects of data security, consumer privacy, and compliance with retail business regulations that apply in Indonesia. This research uses a normative juridical approach with analytical descriptive methods. Data collection was carried out through literature studies, in-depth interviews with related parties at PT. Matahari Department Store, and a review of relevant legal regulations. Data analysis was carried out comparatively to identify comparisons between company practices and applicable legal provisions. This research produces an in-depth understanding of the legal aspects of using AI Chatbots by PT. Matahari Department Store. The results of the analysis include data security policies, implementation of consumer privacy, and compliance with retail business regulations in Indonesia. The research also highlights the challenges and opportunities companies face in managing these legal aspects. In the context of the use of AI Chatbots by PT. Matahari Department Store, data security and consumer privacy policies need to be strengthened. A deep understanding of retail business regulations is the key to ensuring company compliance with applicable laws. Recommendations are prepared for the development of internal policies to ensure compliance and optimal use of this technology in supporting the company's business legally. It is hoped that this research will make a significant contribution to understanding the legal aspects of using AI chatbots in the context of retail business in Indonesia. In the context of this research, the author conveys several suggestions which are expected to make a positive contribution to the development of the use of AI Chatbots by PT. Matahari Department Store in business support services, by paying attention to legal aspects by Strengthening Consumer Data Security and Privacy Policies It is necessary to improve data security policies to ensure that customer information collected by AI Chatbots remains protected. PT. Matahari Department Store should continue to update and monitor consumer privacy policies in accordance with developments in relevant legal regulations. Strengthening Compliance with PT Retail Business Regulations. Matahari Department Store should increase monitoring and evaluation of the company's compliance with retail business regulations that apply in Indonesia. This strengthening can be done through regular internal audits to ensure that company policies and practices are always in line with applicable legal provisions. By implementing these suggestions, it is hoped that PT. Matahari Department Store can maximize the benefits of using AI Chatbots in legal business support services and mitigate potential risks that may arise.