Ris Hadi Purwanto
Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Jl. Agro No.1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281.

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI HUTAN TANAMAN RAKYAT DI KABUPATEN PESISIR BARAT-LAMPUNG DAN KABUPATEN TEBO-JAMBI (Implementation of Community Timber Plantation in Pesisir Barat District-Lampung and Tebo District-Jambi) Sanudin Sanudin; San Afri Awang; Ronggo Sadono; Ris Hadi Purwanto
Jurnal Manusia dan Lingkungan Vol 22, No 3 (2015): November
Publisher : Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jml.18760

Abstract

ABSTRAKPembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan dengan didasari oleh prinsip-prinsip pengelolaan hutan produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi HTR pada koperasi yang mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir (PDB) dari Pusat Pembiyaan Pembangunan Hutan (PPPH). Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2014 – Januari 2015 di KLL, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung dan KMB, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Data primer seperti pengelolaan HTR, kinerja PDB, dan permasalahan yang dihadapi dikumpulkan melalui wawancara dengan pengelola koperasi, pejabat di Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP), Dinas Kehutanan Kabupaten/Provinsi, petani dan melalui pengamatan lapangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap program HTR masih rendah akibat kurang maksimalnya kegiatan sosialisasi. Hal ini menyebabkan konflik dalam implementasi HTR. Berdasarkan kondisi lapangan dan tantangan yang dihadapi, tingkat keberhasilan implementasi HTR di KLL sangat tergantung kepada kesungguhan pihak koperasi dalam melakukan teknik silvikultur dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat, sementara implementasi HTR di KMB dari sisi silvikultur sudah cukup baik namun perlu pendekatan persuasif dalam penanganan masalah sosial. Sifat dari PDB adalah untuk memperkuat modal, oleh karena itu koperasi HTR harus mencari sumber permodalan lainnya baik lembaga keuangan maupun pihak swasta lainnya. ABSTRACTDevelopment of Community Timber Plantation (HTR) is government effort to increase participation and responsibility of community around the forest on forest management based on management production forest. This study aimed is to know HTR implementation of cooperative which get revolving fund scheme (PDB-HTR) from Forest Development Funding Center (PPPH). The study was conducted in October 2014 to January 2015 in KLL, Pesisir Barat District, Lampung and KMB, Tebo District, Jambi. Primary data such as HTR management, PDB-HTR performance,and problems faced were collected through interviews with cooperative management, Agency for Monitoring Production Forest Utilization (BPPHP), Provincial/District Forestry Services, farmers and through field observations. Data was analyzed using descriptive. The results showed that farmer acceptance on HTR program is low level because of lack of socialization. It causes conflict on HTR implementation. Based on field conditions and challenges faced, success rate of HTR implementation in KLL is dependent upon seriousness of cooperative on applied silviculture technique, while KMB has been applied a good silviculture technique but it needs a persuasive approach to handled social problems. PDB-HTR has characteristic to sthrengthening capital, therefore HTR Cooperative needs to find the other source of capital (financial institution or private).
PERKEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI PROVINSI LAMPUNG (Progress of Community Forest in Lampung Province) Sanudin Sanudin; San Afri Awang; Ronggo Sadono; Ris Hadi Purwanto
Jurnal Manusia dan Lingkungan Vol 23, No 2 (2016): Juli
Publisher : Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jml.725

Abstract

ABSTRAKHutan Kemasyarakatan (HKm) di Provinsi Lampung sudah berjalan sejak 14 tahun yang lalu dengan segala dinamika dalam implementasinya. Penelitian terhadap perkembangan HKm sangat dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan HKm di Provinsi Lampung yang dibatasi pada sebaran, permasalahan dan kondisi yang diharapkan. Penelitian dilakukan pada bulan September–Desember 2014. Data dikumpulkan melalui wawancara terbuka dan semi struktur menggunakan kuesioner dan pengamatan langsung. Informasi penyebaran HKm diperoleh melalui kegiatan survai dan identifikasi terhadap semua kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi HKm dan kondisi yang diharapkan dikumpulkan melalui wawancara dengan kelompok tani dan pertemuan/sosialisasi tentang HKm yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Provinsi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan diagram tulang ikan (Fishbone Diagram) dan diuraikan secara deskriprif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HKm di Provinsi Lampung merupakan solusi terhadap permasalahan konflik pengelolaan hutan dengan tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan yang telah mendorong kegiatan penggarapan kawasan hutan. HKm di Provinsi Lampung tersebar di 9 kabupaten dari 15 kabupaten/kota yang ada baik yang sudah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm), mendapatkan Penetapan Areal Kerja (PAK), maupun sedang mengusulkan PAK. Permasalahan utama dalam implementasi HKm adalah dukungan anggaran yang kurang memadai akibat HKm belum menjadi program prioritas sehingga pembinaan dan pendampingan yang dilakukan kurang maksimal. Pengembangan kelembagaan kelompok tani, lahan, dan kewirausahaan merupakan tiga kunci penting untuk mencapai tujuan HKm yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan.  ABSTRACTCommunity Forest (HKm) in Lampung Province has to be 14 years of age with its dynamics on implementation. Studies on HKm progres is needed. The study aimed is to know progress of HKm especially distribution, problem and expectation condition. The study was conducted in September to December 2014 in Lampung Province. Data was collected using open ended and semi-structured questionnaire interview and direct observation. Information of HKm distribution obtained through survey and identification of districts in Lampung Province. Problem faced and expectation condition on implementation of HKm were collected through interview with farmer groups and national, provincial or district forestry offices and meeting/socialization about HKm. Data was analyzed using a fishbone diagram and descriptive. The results showed that HKm is a solution on problem of forest management conflict, community around the forest have very high dependence upon the forest, its caused forest conversion in Lampung Province. HKm (licence issues for community forest/IUPHKm, determination of community forest working area/PAK) in Lampung Province distributed on 9 of 15 districts. The main problems on HKm implementation was limited of budget support.. HKm is not a priority program so coaching and mentoring are not maximum. Development of farmer groups, land, and entrepreneurship are keys for increase of local welfare and to maintain the wholeness of forest and their functions.