Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efektifitas Penyederhanaan Partai Politik Era Orde Baru Retanisa Rizqi
BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 1 No. 03 (2022): BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The New Order is known as the era of renewal in the field of politics in Indonesia. Political parties are simplified for the sake of government stability. Of the many political parties in the Old Order, in the New Order they were simplified into three political parties that were allowed to exist, namely the Golkar Party, the United Development Party (PPP), and the Indonesian Democratic Party (PDI). This study discusses the effectiveness of the fusion of political parties in the New Order. The approach used is a qualitative method and the nature of this research is library research, analysis using interpretation and describing data with the intention of taking comparable values ​​in it and then drawing conclusions. The results obtained show that the simplification of political parties in the New Order was very effective in stabilizing economic problems, education to political problems. When viewed in terms of the process of simplifying political parties, it is an attempt by the new order regime which is juridically flawed. Efforts to perpetuate power by justifying all means to support the simplification of political parties are a juridical flaw.
Interpretasi al-Imāmah al-‘Uzmā terhadap Syarat Pendidikan Calon Presiden Indonesia Retanisa Rizqi; Devia Dwi Natasha
Siyasah Vol. 5 No. 2 (2025): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : UIN Jurai Siwo Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/3v30kv21

Abstract

Penelitian ini membahas implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU/XXIII/2025 tentang syarat pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam perspektif teori al-Imāmah al-‘Uzmā karya al-Māwardī. Permasalahan utama yang dikaji adalah sejauh mana ketentuan pendidikan minimal sekolah menengah atas (SMA) dalam putusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam yang menekankan aspek keilmuan (‘ilm), keadilan (‘adl), kompetensi (kifāyah), dan amanah (integritas moral). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-konseptual, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur klasik dan kontemporer tentang kepemimpinan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan MK tersebut memang menjaga asas keadilan politik dan inklusivitas demokrasi, namun belum sepenuhnya menjamin dimensi kualitas intelektual dan kompetensial yang menjadi dasar legitimasi kepemimpinan dalam Islam. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan aspek keilmuan dan moralitas dalam desain hukum nasional terkait kualifikasi calon pemimpin. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan teori al-Imāmah al-‘Uzmā sebagai instrumen analisis normatif terhadap regulasi konstitusional modern di Indonesia, yang menghubungkan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam klasik dengan praktik demokrasi kontemporer.