Kariono Kariono, Kariono
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-USU

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Profesionalisme Aparatur Birokrasi Chair, Achmadan; Kariono, Kariono
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.412 KB)

Abstract

Profesionalisme aparatur birokrasi publik sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraaan pemerintahan yang baik (good governance) dan bagi siapa saja yang berhadapan dengan birokrasi dalam pelayanan publik. Pentingnya mencermati profesionalisme aparatur birokrasi di Indonesia karena aparatur birokrasi publik seringkali bertindak reaktif terhadap perubahan lingkungan (kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi) bahkan cenderung tidak responsif, inovatif dan bersikap masa bodoh dalam menyelenggarakan pelayanan publik.Penelitian memperlihatkan bukti konkrit tentang fenomena tersebut, dimana penelitian ini mengambil tempat pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu. Dalam penelitian tersebut ditemukan berbagai patologi yang telah mendarah daging pada diri aparatur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi. Seperti patologi red tape, pungli, menunggu petunjuk atasan, dan lainnya. Dalam penelitian ini juga ditemukan faktor utama yang menghambat profesionalisme aparatur birokrasi publik yaitu keberadaan aturan formal yang secara kaku mengatur tentang peran dan tugas masing masing bagian sehingga aparatur Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi tidak berorientasi kepada apa yang menjadi misi organisasi tapi lebih cenderung kepada aturan formal dan petunjuk atasan. Konsekuensi dari kekakuan tersebut membuat aparat menjadi tidak responsif dan inovatif dalam mengantisipasi perubahan lingkungan. Sedangkan faktor faktor yang mempengaruhi profesionalisme aparatur menurut tesis ini  adalah keberadaan sistem di mana birokrasi beroperasi seperti: visi-misi organisasi, struktur organisasi, faktor kepemimpinan dan sistem penghargaan.
PENGARUH KOMITMEN PADA TUGAS DAN PEMBERIAN IMBALAN TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN Daulay, Ikhwan Hidayat; Kariono, Kariono
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 5, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.479 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komitmen terhadap disiplin kerja pegawai. Untuk mengetahui pengaruh pemberian imbalan terhadap disiplin kerja pegawai. Dan untuk mengetahui pengaruh komitmen kerja dan pemberian imbalan secara bersama-sama terhadap disiplin pegawai. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik korelasi dan regresi linier sederhana dan ganda serta korelasi parsial. Semua perhitungan dalam analisis data menggunakan bantuan Program SPSS versi 14.0 for windows secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja pegawai dengan nilai Fhit (64,964).  Variabel komitmen secara partial berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja pegawai dengann nilai thitung (4,069). Variabel Pemberian Imbalan secara partial berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja pegawai, dengan thitung (4,870). Nilai R Square pada tabel diatas adalah 0,797, hal ini menunjukkan bahwa 79,70% variabel Komitmen dan Pemberian Imbalan secara simultan berpengaruh terhadap Displin Kerja Pegawai sedangkan sisanya sebesar 20.30% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini seperti kepemimpinan, motivasi kerja, kepuasan kerja dan lain sebagainya.
Pengaruh Faktor-Faktor Motivasi Dari Finansial, Psikologi, Dan Sosial Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Effendi, Hud; warjio, warjio; Kariono, Kariono
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (994.916 KB)

Abstract

Seorang Kepala Puskesmas adalah orang yang melakukan sesuatu melalui orang lain, dengan membagi dan mengalokasikan tugas-tugas kepada bawahannya. Keberhasilan Kepala Puskesmas ditentukan oleh seberapa jauh Pegawai menjalankan tugas yang telah diberikan dengan baik.Seorang Pegawai mungkin menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan baik, mungkin juga tidak. Namun, bila tugas yang dibebankan kepada Pegawai tidak bisa terlaksana dengan baik, maka Kepala Puskesmas perlu menganalisis apa penyebabnya. Dalam hal ini, kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi adalah, pertama, Pegawai memang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan. Kedua, Pegawai tidak mempunyai motivasi untuk bekerja dengan baik. Kemungkinan yang ketiga, bisa jadi merupakan kombinasi atau gabungan dari kedua faktor tersebutPegawai yang bekerja dengan motivasi tinggi merupakan harapan Puskemas Simpang Kiri. Pegawai yang memiliki motivasi untuk bekerja tidak sama dengan orang yang bekerja dengan motivasi yang tinggi. Pegawai yang bekerja dengan motivasi tinggi ini pada umumnya beranggapan bahwa bekerja hanya karena harus mematuhi kebutuhan yang vital bagi diri dan keluarganya.Studi tentang motivasi kerja (yang menyangkut faktor finansial, faktor psikologis dan faktor sosial) terhadap prestasi kerja Pegawai dilakukan pada Puskesmas Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang.Pada saat penelitian dilakukan (akhir tahun 2016), jumlah Pegawai Puskesmas Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang tersebut tercatat 65 orang. Jumlah Pegawai ini sekaligus pula merupakan populasi data penelitian ini. 
EVALUASI TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN DWIKORA KECAMATAN MEDAN HELVETIA KOTA MEDAN TAHUN 2012 Siregar, Doni Edwin; Kariono, Kariono
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 5, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.819 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menegtahui tingkat kepuasan masyrakat terhadap pembangunan jalan lingkungan di Kelurahan Dwikora yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan merupakan salah satu kelurahan yang mendapatkan pembangunan jalan lingkungan pada tahun 2012. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode survey bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga di wilayah lingkungan Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia yang telah dilaksanakan pembangunan jalan lingkungan yang berjumlah 410 Kepala Keluarga. Sedangkan jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebanyak 150 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah proportionate stratified random sampling (sampel acak berlapis proporsional). Variabel dievaluasi dari aspek kepuasan masyarakat, yang diukur dengan variabel indeks kepuasan masyarakat (IKM) sesuai dengan Kepmen PAN Nomor: 25 Tahun 2004. Untuk analisis data dilakukan berdasarkan skoring dari hasil kuesioner dengan menggunakan skala likert 1-4 dan dianalisis dengan perhitungan indeks kepuasan masyarakat (IKM) sesuai dengan Kepmen PAN Nomor : 25 Tahun 2004. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebesar 3,03 yang berarti tingkat kepuasan masyarakat termasuk “kategori baik”.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI Sitohang, Rayambong Sumuang; Kariono, Kariono
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (872.276 KB) | DOI: 10.31289/jap.v5i2.72

Abstract

AbstrakPenyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a diselenggarakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah (PP Nomor 65 Tahun 2010). Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang tidak seragam pada masing-masing pemerintah daerah akan menimbulkan permasalahan tersendiri dalam mengimplementasikan sistem informasi keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang selalu dinamis dan perkembangan teknologi yang pesat. Ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri, melalui penelitian ini, peneliti berusaha mencari dan mendapatkan teori-teori yang dapat mengungkapkannya. Maka dari teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III tentang adanya 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, peneliti menganggap dapat menggambarkan permasalahan yang terjadi dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pimpinan, kasubbag keuangan dan bendahara pengeluaran SKPD di Pemerintah Kabupaten Dairi yang mana respondennya berjumlah 61 orang sesuai dengan Rumus Sampel Slovin. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif presentase yang digunakan untuk mengkaji variabel yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sumber daya dan disposisi (sikap) terjadi permasalahan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dairi.Kata kunci : Implementasi Peraturan Pemerintah, Sistem Informasi Keuangan Daerah. THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 65  0F 2010 ON THE REGION FINANCE INFORMATION SYSTEM,      DAIRI REGENCYAbstractImplementation of Regional Financial Information System referred to in Article 13 letter a organized to support local governments in budget preparation, budget execution and financial reporting areas (Regulation No. 65 of 2010). Use of Regional Financial Information System that are not uniform in their respective local governments will lead to another problem in the area of financial information systems implemented in accordance with the regulations is always dynamic and rapid technological developments. Dairi Regency Government's inability to produce an accountability report to the Financial Management Information System (SIPKD) developed by the Ministry of the Interior, through this study, researchers tried to find and get theories that can express it. Then from the theory proposed by George C. Edwards III of the four factors that affect the implementation of public policy, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure, researchers believe can illustrate the problems that occur in the implementation of Government Regulation No. 65 Year 2010 on the Financial Information System In the area of Dairi Regency Government. This research is a qualitative descriptive study inductive approach. The population in this study were all leaders, finance and treasurer Kasubbag expenditure on education in the Dairi Regency Government where the respondents amounted to 61 people according to the formula of Sample Slovin. The analysis used in this study is a descriptive analysis of the percentage that is used to assess the existing variables. The results showed that the factor of resources and disposition (attitude ) in case of problems in the implementation of Government Regulation No. 65 Year 2010 on Regional Financial Information System in Dairi regency government.Keywords: Implementation Of Government Regulations, Region Financial Information Systems.