Garuda - Garba Rujukan Digital

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA TERKAIT PEMERIKSAAN KEBERATAN PUTUSAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA Suardana, A.A Gede Angga Putra; Krisnawati, I Gusti Ayu Agung Ari
Kertha Desa Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkai tuntuk mengetahui dan menganalisis terkait pengaturan pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Serta untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Pengadilan Niaga pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian normatif. Tulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil studi menunjukkan bahwa Pengaturan pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 118 memuat perubahan terhadap Pasal 44, 45, 47, 48, dan 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kewenangan Pengadilan Niaga pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam mengatur pengajuan permohonan keberatan dan pemeriksaan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ke Pengadilan Niaga hingga kasasi di Mahkamah Agung (MA). Kata Kunci: Kewenangan, Pengadilan Niaga, Putusan ABSTRACT This study aims to find out and analyze related to knowing and analyzing the arrangements for examining objections to the KPPU's decision after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. And to find out and analyze the authority of the Commercial Court after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The writing of this scientific paper uses the type of normative research. This paper uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the arrangement for examining objections to the KPPU's decision after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation Article 118 contains amendments to Articles 44, 45, 47, 48, and 49 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair competition. The authority of the Commercial Court after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in regulating the submission of objections and examinations of the decision of the Business Competition Supervisory Commission to the Commercial Court up to an appeal to the Supreme Court. Keywords: Authority, Commercial Court, Judgment

PENGAMALAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM Tarigan, Katharina Ni Made Sharleen; Krisnawati, I Gusti Ayu Agung Ari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 07 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i07.p3

Tulisan ini hendak menganalisis perbantuan hukum sebagaimana termaktub dalam UU 16/11 sebagai salah langkah dan proses pengalaman asas equality before the law yang meresap dalam konsepsi Indonesia sebagai negara hukum untuk kemudian ditinjau dari implementasi pemberian bantuan hukum yang didasarkan pada pengamalan asas equality before the law. Demi tercapainya tujuan tersebut, dipergunakanlah jenis penelitian normatif dengan memadukan studi kepustakaan sebagai bentuk kesatuan substansial dari tulisan ini. Hasil studi yang diperoleh adalah Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menerangkan dengan tegas bahwa selayaknya negara dengan landasan hukum kuat, Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Salah satu bentuk pengamalannya adalah dengan adanya asas equality before the law yang mana dalam hal kemudahan akses bantuan hukum bagi warga negara Indonesia, maka negara menjamin hal tersebut melalui peraturan perundangan yakni Undang-Undang Bantuan Hukum. Bentuk jaminan terlaksananya kemudahan akses bantuan hukum meliputi ruang lingkup yaitu bantuan akses hukum berupa pendampingan oleh pengacara dan/atau pelaksanaan bantuan hukum lainnya sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan penerima bantuan hukum tersebut. Studi ini juga mendapati bahwa tujuan negara akan diberikannya bantuan hukum lewat UU 16/11 dilandasi oleh penjaminan hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan yang rata dan tidak pandang bulu. Kata Kunci: Equality Before the Law, Negara Hukum, Bantuan Hukum. ABSTRACT This paper wants to analyze legal aid as contained in Law 16/11 as one of the steps and processes of experience of the principle of equality before the law which is pervasive in the conception of Indonesia as a state of law to then be reviewed from the implementation of the provision of legal aid based on the practice of the principle of equality before the law. In order to achieve this goal, a type of normative research is used by combining literature studies as a form of substantial unity of this paper. The result of the study obtained is Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution explains unequivocally that as a country with a strong legal foundation, Indonesia upholds human rights. One form of practice is the principle of equality before the law which in terms of easy access to legal aid for Indonesian citizens, the state guarantees this through laws and regulations, namely the Legal Aid Law. The form of guarantee for the implementation of easy access to legal aid includes the scope of legal access assistance in the form of assistance by lawyers and / or the implementation of other legal assistance in accordance with the interests and needs of the recipients of legal aid. The study also found that the state's goal of providing legal aid through Law 16/11 is based on guaranteeing the rights of legal aid recipients to have equal and indiscriminate access to justice. Keywords: Equality Before the Law, State of Law, Legal Aid.

PENERAPAN UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI PERWUJUDAN KEADILAN RESTORATIF Alivia, Raufah Nabila; Krisnawati, I Gusti Ayu Agung Ari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 12 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i12.p4

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta mengetahui penyelesaian diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai perwujudan keadilan restoratif. Mengingat bahwa anak adalah asset yang berharga maka upaya penanganan masalah dengan tetap memperhatikan kestabilan mental anak diperlukan termasuk penerapannya dalam upaya perlindungan hukum. Dalam kajian ini terdapat kekaburan norma dimana dalam Undang–Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak secara jelas disebutkan batasan waktu, kewajiban, dan tanggungjawab masing masing pengadilan umum untuk melaksanakan serta memfasilitasi upaya diversi sebagai bentuk keadilan restoratif dalam persoalan hukum yang berkaitan dengan anak. Dalam menggali hasil digunakan metode penelitian yuridis normatif sehingga hasil yang ditemukan yakni anak sebagai asset berharga negara berhak mendapat perlindungan dalam berhadapan dengan hukum dengan memberikan upaya diversi yang tujuannya adalah untuk mengupayakan penanganan perkara dengan mwujudkan pemulihan tanpa balas dendam. Hal ini wajib difasilitasi oleh setiap pengadilan negeri dalam menangani kasus pidana anak. Kata Kunci: Anak – anak, Diversi, Keadilan restoratif ABSTRACT The purpose of this research is to find out the form of legal protection for children in conflict with the law and to find out the completion of diversion for children in conflict with the law as a manifestation of restorative justice. Given that children are valuable assets, efforts to handle problems while still paying attention to the mental stability of children are needed, including their application in legal protection efforts. In this study, there is norm ambiguity where Law No.11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System does not clearly state the time limits, obligations, and responsibilities of each general court to implement and facilitate diversion efforts as a form of restorative justice in legal matters relating to children. In exploring the results, normative juridical research methods are used so that the results found are that children as valuable state assets are entitled to protection in dealing with the law by providing diversion efforts whose purpose is to seek case handling by realizing recovery without revenge. This must be facilitated by every district court in handling juvenile criminal cases. Key Words: Children, Diversion, Restorative justice

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI INDONESIA Kardiasih, Ni Made Juni; Krisnawati, I Gusti Ayu Agung Ari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 09 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i09.p3

ABSTRAK Penulisan ini merupakan bentuk penelitian yang dilakukan guna mengetahui perlindungan hukum terhadap saksi dan korban terutama saksi pelaku dalam tindak pidana Pungutan Liar di Indonesia. Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan oleh buku, artikel serta doktrin-doktrin yang berkembang. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya ketidakpastian hukum akibat pengaturan yang ada hanya memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban dari tindak pidana tertentu dan terorganisir, sedangkan praktik pungutan liar dapat masuk dalam berbagai kateori tindak pidana yang sama merugikannya. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa perlindungan terhadap saksi pelaku secara normatif hanya diberikan kepada saksi pelaku yang merupakan Justice Collabortor sedangkan terdapat saksi pelaku berupa Saksi Mahkota yang dapat membutuhkan perlindungan serupa. Kata Kunci: Perlindungan, Saksi, Pelaku, Pungutan Liar ABSTRACT The scientific purpose of this research is to investigate the legal protection for witnesses and victims, particularly witnesses who are also perpetrators, in cases of Illegal Levies in Indonesia. This study employs a normative juridical research method, taking into account legal regulations and integrating insights from books, articles, and evolving doctrines. The research findings reveal that legal uncertainty arises due to the existing regulations, offering protection only for witnesses and victims of specific, organized criminal acts, while Illegal Levies practices can fall into various categories of equally detrimental criminal acts. Additionally, the research findings demonstrate that normative protection for witnesses who are also perpetrators is exclusively provided to Justice Collaborators, while there are witness-perpetrators, such as Crown Witnesses, who may require similar protection Key Words: Protection, Witnesses, Perpetrators, Illegal Levies.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search