<![CDATA[Secara konstitusional India adalah negara sekuler, namun definisi ini tidak mencerminkan ideologi politik India semenjak partai Bharatiya Janata Party (BJP) dari kelompok sayap kanan berkuasa. Kelompok sayap kanan di India memegang teguh ideologi politik Hindutva. Ideologi politik ini dikenal atas kontribusinya dalam berbagai kebijakan kontroversial yang membuat takut masyarakat minoritas. Kebijakan tersebut misalnya amandemen UU kewarganegaraan 2019 terkait persoalan imigran Muslim di mana mereka diusir dan dibunuh jika tidak segera pergi dari India. Kebijakan kontroversial Hindutva juga menyentuh ranah sosial seperti larangan penggunaan jilbab bagi siswa di sekolah. Selain menyentuh ranah kebijakan politik, Hindutva juga melebarkan pengaruh kebijakannya dari segi ekonomi. Hal ini bisa dilihat pada upaya boikot produk halal di India oleh kelompok sayap kanan. Penelitian ini akan menguraikan faktor apa saja yang menyebabkan produk halal di boikot oleh kelompok sayap kanan menggunakan teori pohon konflik. Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif. Adapun alasan mengapa kelompok sayap kanan melakukan aksi boikot terhadap produk halal yakni sikap etnosentrisme masyarakat Hindu India yang Tangguh, sehingga tidak bisa menerima Islam apa adanya, ini termasuk dalam produksi produk daging halal yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepercayaan Hindu di India. Faktor kedua yakni kuatnya patriotisme kelompok Hindu sayap di mana mereka keberatan jika dalam sector produksi halal, khususnya produksi daging tidak akan melibatkan non-Muslim sehingga timbul keinginan membantu sesama rekan seagama. Terakhir adanya kebijakan pengetatan produksi produk halal oleh Lembaga berwenang yang mengawasi makanan di India. penulis melihat bahwa kebijakan yang tidak mempertimbangkan situasi domestik yang memicu terjadinya aksi boikot besar-besaran oleh kelompok sayap kanan terhadap produk halal di India.]]>
