Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Perbandingan Sistem Administrasi Negara: Korea Selatan dan Amerika Serikat Ningsih, Putri Ambarwati Listiya; Shabrina, Neysa; Ardiansyah, Ardiansyah; Falah, Syahrul
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 3 No. 8: Juli 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v3i8.4321

Abstract

Administrasi negara mengacu pada sistem dan proses yang terkait dengan manajemen pengaturan berbagai lembaga negara dang ada didalam suatu negara. ini mencakup struktur organisasi, kebijakan publik, regulasi, serta berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga publik lainnya untuk menjalankan fungsinya, ini juga administrasi negara berperan sebagai elemen yang mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat, hukum, politik dan cara negara dalam mengelola dirinya sendiri secara keseluruhan. Begitu pula yang dilaksanakan oleh negara Korea Selatan dan Amerika Serikat dalam mengoperasikan negaranya. Tujuan penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai sistem administratif, serta juga memberikan suatu informasi mengenai perbedaan, kesamaan serta keberhasilan dalam menjalankan suatu pemerintahan yang banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasar pada jurnal studi literatur, kajian teoritis dan metode review literatur. Berdasarkan kajian analisis literatur didapatkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara berbagai aspek yang diimplementasikan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat, dalam hal ini pula persamaan itu didapat dikarenakan kedua negara tersebut adalah negara yang bersahabatan. Adapun perbedaan itu diperoleh karena perbedaan letak geografis serta sejarah keduanya. Kesimpulannya, meskipun terdapat perbedaan yang signifikan dari beberapa aspek akan tetapi kedua negara tersebut menjalin kerjasama bilateral dan saling mendukung satu sama lain.
IMPLEMENTASI METODE PROPARTIF (PROGRESIF–PARTISIPATIF) PADA UNIT PENGADUAN PUBLIK: STUDI KASUS DI OMBUDSMAN KOTA TANGERANG SELATAN Falah, Syahrul; Darmawan, Bagas; Ramdhan, Arif; Fadilah, Faiz; Nudin, Muhammad Ilham; Afkar, Muhammad Rajhi; Zulhamzah, Regy
Jurnal Multidisiplin Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : PT. ANAN PUBLISHER CENDEKIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70585/jmsh.v2i2.136

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan metode Propartif (Progresif–Partisipatif) dalam menangani pengaduan publik di lingkungan Ombudsman Kota Tangerang Selatan. Metode ini merupakan pendekatan hibrida yang menggabungkan prinsip-prinsip progresif—yakni kecepatan dan efisiensi penanganan pengaduan—dengan prinsip partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif warga dan pendekatan humanis. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan wawancara mendalam terhadap petugas pengaduan dan pelapor masyarakat, observasi proses pelayanan, serta analisis dokumen resmi seperti pelatihan Propartif oleh Ombudsman RI dan data SP4N‑LAPOR tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi metode Propartif telah memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan. Sepanjang Januari hingga Oktober 2024, tercatat sebanyak 997 laporan telah ditindaklanjuti dengan tingkat penyelesaian 100%, di mana proses respons berlangsung dalam waktu kurang dari satu hari dan proses verifikasi maksimal tiga hari kerja. Strategi dialog informal yang diadopsi dalam metode ini telah memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelayanan publik serta mengubah pola komunikasi pengaduan dari birokratis menjadi lebih komunikatif dan solutif. Temuan ini juga menunjukkan bahwa metode Propartif mendorong transformasi budaya organisasi menjadi lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Keberhasilan ini didukung oleh status kepatuhan layanan publik Kota Tangerang Selatan yang mencapai zona hijau (nilai 88,83) berdasarkan penilaian Ombudsman RI Perwakilan Banten. Penelitian ini merekomendasikan standarisasi pelatihan Propartif secara nasional, integrasi pendekatan informal ke dalam prosedur formal, serta pengembangan pendekatan partisipatif berbasis kearifan lokal, seperti musyawarah warga, untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik.