<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. Kajian ini penting untuk memahami peran dan wewenang yang dimiliki oleh BNN dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang melibatkan berbagai dokumen hukum, putusan pengadilan, dan sumber-sumber lain yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BNN memiliki kewenangan yang luas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. BNN berperan sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki wewenang khusus dalam pemberantasan narkotika. Kewenangan ini meliputi pengumpulan informasi, penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Namun, dalam prakteknya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BNN dalam melaksanakan kewenangannya. Beberapa kendala tersebut antara lain adalah kurangnya koordinasi antara BNN dengan lembaga penegak hukum lainnya, perbedaan tafsir terhadap undang-undang yang mengatur kewenangan BNN, serta keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan yang mempengaruhi efektivitas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi antara BNN dengan lembaga penegak hukum lainnya, serta perlunya harmonisasi dan klarifikasi lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan BNN. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya alokasi sumber daya manusia dan keuangan yang memadai bagi BNN guna meningkatkan efektivitas dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.]]>
