Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
Diana Haiti
Faculty of Law, Lambung Mangkurat University
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pendirian Perseroan Terbatas terkait Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Notaris Diana Haiti; Nurunnisa Nurunnisa; Sri Aulia Ulfah*
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.26623

Abstract

Akta pendirian bagi pelaku usaha atau perseroan terbatas sangatlah penting sebagai bukti tertulis kepemilikan pelaku usaha yang akan daftarkan oleh notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan akan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach. Namun, dalam proses pengajuan dan pendaftaran tersebut, tidak jarang terjadi kesalahan dalam memahami maksud dan tujuan, baik yang tercantum dalam akta pendirian atau kesalahan penginputan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan perseroan terbatas tidak dapat melanjutkan proses penerbitan Nomor Induk Berusaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis prinsip kehati-hatian notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas terkait OSS Risk Based Approach serta sanksi yang dikenakan kepada notaris terhadap kesalahan dalam pendirian Perseroan Terbatas terkait OSS Risk Based Approach. Penelitian hukum ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan untuk menjawab isu hukum yang dirumuskan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: (a) prinsip kehati-hatian Notaris dalam pendirian perseroan terbatas terkait OSS Risk Based Approach yaitu suatu tindakan yang dilakukan atas dasar ketelitian, keseksamaan, kecermatan, dan jujur dalam menjalankan tugas jabatan dan kehati-hatian yang mana hal ini hanya disebutkan secara tersirat. (b) Notaris dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang bersifat reparative. Notaris tetap dapat menjalankan tugas dan kewenangannya, namun harus memperbaiki kesalahan dan bertindak hati-hati sehingga kesalahan tersebut tidak terulang dan bisa pula dikenakan sanksi perdata dengan pengajuan gugatan secara perdata kepada notaris.
A Representative National Police Commission in Realizing the Professionalism of the Indonesian National Police Sri Widayatai; Diana Haiti; Rahmida Erliyani; Anang Shophan Tornado
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 3 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i3.3186

Abstract

The National Police of the Republic of Indonesia (Polri) has a vital constitutional mandate, but the integration of large authorities without strong external oversight creates a risk of abuse of authority and a decline in public trust. This study aims to analyze the nature of the position and juridical limitations of the National Police Commission (Kompolnas) and formulate the urgency of reconstructing the institution so that it becomes representative in realizing the professionalism of the National Police. Using normative legal research methods with a qualitative approach, this study dissects the position of the National Police Commission as a state auxiliary organ through the theory of representative bureaucracy. The findings of the study show that the National Police Commission experiences normative ambiguity and an "authority gap" because its legal basis is only based on Presidential Regulations, so it does not have investigative and executive authority. In addition, the dominance of government elements ex-officio injures independence and creates a conflict of political interests. As a solution, this study concludes the need to transform the legal basis of the National Police Commission into an independent law that provides immunity rights, investigative authority, and integrates the values of local wisdom such as Siri' Na Pacce and Piil Pesenggiri as moral instruments. This reconstruction is crucial to ensure that the National Police is transformed into a humane, accountable, and trusted institution in the democratic era.
Co-Authors Anang Shophan Tornado Nurunnisa Nurunnisa Rahmida Erliyani Sri Aulia Ulfah* Sri Widayatai