<![CDATA[Legitimate Expectation adalah situasi di mana perilaku negara menciptakan ekspektasi bagi investor asing, yang jika tidak terpenuhi, dapat merugikan investasi mereka. Investor asing menyesuaikan tindakan bisnis mereka agar sesuai dengan kerangka hukum domestik yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan kelancaran kegiatan usahanya. Untuk menarik lebih banyak investasi asing, pemerintah memperkenalkan UU 11/2020 dan amandemennya yang bertujuan untuk merampingkan birokrasi dan melonggarkan pembatasan bagi investor asing. Namun, putusan inkonstitusionalitas bersyarat dijatuhkan terhadap UU 11/2020 oleh MK dan mengharuskan perbaikan dalam waktu dua tahun atau berdampak pada inkonstitusionalitas, menciptakan keraguan di antara calon investor asing dan investor asing yang sudah ada karena adanya ketidakpastian hukum terkait perizinan usaha dan ekosistem investasi. Penelitian ini akan menganalisis penerapan legitimate expectation dalam kerangka hukum Indonesia dan meninjau potensi pelanggarannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan analisis kualitatif terhadap data hukum primer dan sekunder, dan menyimpulkan bahwa legitimate expectation investor asing dapat muncul dari berbagai tindakan pemerintah. Lebih lanjut, kerangka hukum investasi di Indonesia saat ini tidak menunjukkan inkonsistensi yang merugikan, karena perubahan yang dibuat sejauh ini tidak melanggar kewajiban perlindungan investor asing. Oleh karena itu, perlindungan terhadap legitimate expectation hanya dapat diberikan jika perubahan terhadap kerangka hukum bersifat drastis atau tidak wajar.]]>
