Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Penyusunan Peraturan Daerah Siti Fadila Siregar; Ranti Nadila; Nurisa Hsb; Feri Rinaldi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.3058

Abstract

Salah satu tanda pemerintahan yang demokratis adalah partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan; dengan demikian, warga negara harus diberi kesempatan yang luas untuk menyuarakan pendapat mereka di negara yang berkomitmen pada demokrasi. Untuk itu, warga didorong untuk berpartisipasi dalam semua tahapan pembangunan, mulai dari pembuatan regulasi yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan dan panduan bagi pengambil keputusan selama implementasi dan evaluasi. Ketika masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, setiap orang berbagi keuntungan dan juga memikul sebagian tanggung jawab jika terjadi kesalahan atau dana salah kelola di masa mendatang. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur hak masyarakat untuk menimbang pembuatan peraturan fiskal dengan menyebutkan bahwa warga negara berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis selama proses pembuatan peraturan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang efektif antara pemerintah daerah dan badan legislatif, yang dikenal sebagai Badan Perencanaan Daerah dan Pembangunan Daerah (DPRD), sangat penting jika warga ingin berpartisipasi aktif dalam pembuatan peraturan daerah dan kerangka hukum yang dihasilkan sesuai.
Pengaruh Hukum Adat terhadap Klaim Asuransi: Analisis Perbandingan antara Daerah Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia Nurisa Haryani Hasibuan; Ranti Nadila
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 1, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v1i2.3270

Abstract

Hukum adat di Indonesia telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat yang mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang kuat. Di sisi lain, mekanisme asuransi modern juga memainkan peran krusial dalam memberikan perlindungan finansial dan keamanan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hukum adat terhadap klaim asuransi di Indonesia, dengan melakukan perbandingan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Studi ini mengungkapkan bahwa hukum adat dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk pola pikir dan praktik masyarakat terkait asuransi. Contohnya, adat Ampikale dari masyarakat Bugis memiliki konsep yang mirip dengan asuransi, menunjukkan kesesuaian nilai-nilai adat dengan prinsip-prinsip asuransi modern. Selain itu, hukum adat juga memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan prinsip-prinsip seperti kekerabatan yang kuat dan keseimbangan magis atau alam. Namun, terdapat perbedaan dalam pemahaman dan penerapan asuransi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Masyarakat perkotaan cenderung lebih mengenal dan memanfaatkan asuransi, sementara masyarakat pedesaan masih memiliki pemahaman yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif, terutama di pedesaan, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang asuransi. Dalam konteks klaim asuransi, integrasi nilai-nilai hukum adat dengan mekanisme hukum asuransi modern dapat memperkuat perlindungan konsumen. Hal ini dapat menciptakan sistem asuransi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat sistem asuransi di Indonesia, yang dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat luas.