<![CDATA[Good Corporate Governance menjadi unsur yang sangat penting dan sangat diperlukan dalam setiap lini manajemen suatu perusahaan. Perusahaan yang besar dan canggih teknologi tanpa adanya sistem Good Corporate Governance, tidak akan membuat perusahaan tersebut bertahan lama dalam menjalankan bisnis. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan informasi faktual yang diperoleh dari Koperasi RI Kabupaten Bengkalis. Teknik pengumpulan data berupa Observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan agar menghasilkan data yang lebih mendalam dan objektif, dengan melakukan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam pemilihan informan menggunakan kesimpulan akhir melalui pelaksanaan input, pelaksanaan proses, dan pelaksanaan output. Dalam menaganisis data, penulis menggunakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variable-variabel yang ada. Data yang dianalisa di dalam penelitian berupa data good corporate governance terhadap pelayanan dan transparansi serta analisanya dengan dampak internal eksternal serta dari unsur syariah Kesimpulan dari Dengan demikian, untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan atau organisasi apapun harus mampu merancang sistem pengendalian internal yang baik, sehingga dapat menekankan aspek pengendalian atas reabilitas pelaporan keuangan guna memenuhi tanggung jawab suatu laporan keuangan, serta efesiensi dan efektifitas operasional dalam pemakaian sumberdaya yang dimiliki oleh Koperasi RI Kabupaten Bengkalis itu sendiri untuk menghasilkan informasi keuangan dan non keuangan dalam rangka pengambilan keputusan, dan ketaatan pada hukum dan peraturan. Dengan penerapan dari Prinsip GCG pada Koperasi RI Kabupaten Bengkalis yang berlaku adalah: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi ( profesionalisme) serta kewajaran dan kesetaraan (fairness). Walaupun ada beberapa permasalahan yang terjadi seperti kendala internal meliputi kurangnya komitmen dari Ketuda dan Anggota Koperasi RI Kabupaten Bengkalis, rendahnya tingkat pemahaman dari Pengurus Koperasi tentang prinsip-prinsip good corporate governance, kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh Pengurus Koperasi, belum adanya budaya yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip good corporate governance, serta belum efektifnya sistem pengendalian internal. Kendala eksternal dalam pelaksanaan corporate governance terkait dengan perangkat hukum, aturan dan penegakan hukum (law-enforcement). Indonesia tidak kekurangan produk hukum.]]>
