Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Innovative: Journal Of Social Science Research
Nurul Aini Arief
Universitas Riau
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Implementasi Penanganan Maladministrasi Di Bidang Pendidikan Kota Pekanbaru Oleh Ombudsman Ri Perwakilan Provinsi Riau Nurul Aini Arief; Febri Yuliani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.3513

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penanganan maladministrasi pada bidang pendidikan Kota Pekanbaru oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan yakni metode pendekatan kualitatif yang berbentuk analisis deskriptif dengan menggambarkan suatu keadaan berdasarkan data dan fakta – fakta yang ada dari berbagai sumber serta menghubungkan fenomena – fenomena sosial dan menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan Implementasi Penanganan Maladministrasi di Bidang Pendidikan Kota Pekanbaru Oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau. Dari hasil penelitian terhadap masing – masing sub indikator menurut George Edward maka kesimpulan Implementasi Penanganan Maladministrasi di Bidang Pendidikan Kota Pekanbaru dikategorikan berjalan dengan cukup baik, yang sebaiknya lebih diperhatikan dan ditingkatkan seperti memperluas area sosialisasi hingga ke masyarakat umum sebagai pengguna pelayanan publik, diperlukan juga sumber daya yang cukup, baik itu sumber daya manusia, anggaran, atau fasilitasnya. Juga dapat menjalin kolaborasi yang kuat dengan pemerintah dalam mengatasi keterbatasan kewenangan mereka.
Co-Authors Febri Yuliani