<![CDATA[Perkembangan ilmu komunikasi telah berkembang pesat sejalan dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik dan budaya dewasa ini. Ilmu komunikasi menjadi salah satu bagian penting dalam proses perubahan tersebut dan mampu menjelaskan bagaimana perkembangan terjadi dan ikut serta menentukan arah perkembangan agar dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Perubahan juga terjadi dalam kehidupan negara dan pemerintahan, terutama setelah reformasi di Indonesia, telah memberikan ruang artikulasi politik dalam ruang publik yang luas sebagai bagian dari proses demokratisasi dalam berbagai bidang. Tujuan penulisan ini hendak melakukan kajian teoritis terhadap implementasi komunikasi pemerintah berdasarkan UU No. 14 tahun 2008 dan implikasinya terhadap kajian komunikasi dan humas di pemerintahan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis teoritis implementasi perundang-undangan dalam kebijakan pemerintahan dengan pendekatan kualitatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa implementasi UU No. 14 Tahun 2008 belum dapat maksimal karena pertama, dari sisi pemerintah masih belum dapat meninggalkan kultur birokrasi lama yang lamban dan tertutup dalam mengantisipasi ketentuan reformasi birokrasi dan reformasi informasi tersebut. Kedua, belum tersedianya SDM yang memadai dalam pengumpulan, pengelolaan, pengolahan serta distribusi informasi publik. Dari hal yang kedua ini, seharusnya dapat mendorong perlunya kajian komunikasi pemerintahan atau komunikasi publik secara intensif dalam perguruan tinggi pengelola program humas atau komunikasi.]]>
