<![CDATA[Abstrak Latar Belakang: DKI Jakarta merupakan ibukota negara Indonesia. Pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19 di DKI Jakarta menjadi cerminan bagaimana negara ini dalam menghadapi pandemi Covid-19. DKI Jakarta juga menjadi provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah kasus Covid-19 tertinggi di Indonesia. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur berdasarkan pada database yang berasal dari Google Scholar, infografis, dan publikasi resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pencarian jurnal-jurnal diperoleh menggunakan kata kunci "Kebijakan AND Penanganan Covid-19 AND DKI Jakarta". Data yang didapatkan selanjutnya dikhususkan dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Hasil: Berbagai kebijakan telah ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Mulai tanggal 11 maret 2020 meniadakan car free day, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), hingga Pembatasan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro). Kesimpulan: Kebijakan yang ditetapkan belum berhasil menangani Covid-19 karena ketidakpatuhan masyarakat serta lemahnya koordinasi antar pemerintah pusat maupun daerah. Oleh sebab itu diperlukan kerjasama berbagai pihak termasuk masyarakat serta menerapkan tata kelola yang baik agar terjadi koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga mampu menangani pandemi Covid-19. Kata Kunci: Covid-19, DKI Jakarta, Kebijakan pemerintah, PPKM, PSBB Abstract Background: DKI Jakarta is the capital city of Indonesia. The implementation of the Covid-19 handling policy in DKI Jakarta is a reflection of how the country is dealing with the Covid-19 pandemic. DKI Jakarta is also the province in Indonesia that has the highest number of Covid-19 cases in Indonesia. Method: A literature review was done based on a database from Google Scholar, infographics, and official publications from the DKI Jakarta Provincial Government. The search for journals was obtained using the keyword “Kebijakan AND Penanganan Covid-19 AND DKI Jakarta". The data obtained is then specified from 2020 to 2021. Result: Various policies have been set by the DKI Jakarta Provincial Government. Starting on March 11, 2020, eliminating car free days, large-scale social restrictions (or PSBB in Bahasa Indonesia), to Micro-Based Community Restrictions (or PPKM Mikro in Bahasa Indonesia). Conclusion: The policies that have been set have not succeeded in dealing with Covid-19 due to community disobedience and weak coordination between the central and regional governments. Therefore, it is necessary to cooperate with various parties including the community and implement good governance so that policy coordination occurs between the central and regional governments so that they are able to handle the Covid-19 pandemic. Keywords: Covid-19, DKI Jakarta, Government policies, PPKM, PSBB]]>
