Yuniar Rahmatiar
Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Hukum bagi Penggadai Tanah Pertanian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Andri Susanto; Yuniar Rahmatiar; Muhamad Abas
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.805

Abstract

One of the contents of Law Number 56 of 1960 concerning Determination of Agricultural Land Areas regulates the implementation of land mortgages. In reality, many mortgages last for years or even decades, and some are even continued by the heirs of the pawn holder, because the mortgagee is unable to buy back his land. The formulation of the problem in this study. First, what is the legal protection for pawning agricultural land based on Law Number 56 of 1960 concerning Determination of Agricultural Land Areas. Second, how to resolve disputes arising from the implementation of agricultural land mortgages. The purpose of the research is of course to answer the formulation of the problem in this research. This research is a normative research using a normative juridical approach. As for the results of the first study, protection for pawnbrokers eliminates the obligation to pay off debts if it has reached 7 years. Second, settlement of disputes arising from the implementation of land pledges can be pursued through non-litigation and litigation both civil and criminal.
Analisis Pengaturan Pertanggung Jawaban Pembuangan Limbah Cair PT.Pindo Deli III di Kabupaten Karawang Lidya Nuraeni; Yuniar Rahmatiar; Muhamad Abas
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2728

Abstract

Cepatnya pertumbuhan ekonomi secara global yang mengacu pada era modernisasi akan berdampak besar terhadap perusahaan-perusahaan yang mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan-perusahaan tidak jarang melakukan aktivitas-aktivitas yang menyimpang sehingga berdampak pada segala aspek kehidupan dan lingkungan. Melihat daerah kabupaten karawang menjadi kota industri yang pesat, serta cara pengelolaan limbah pada perusaahaan cukup menjadi faktor penting dari berbagai jenis sampah berbahaya dan beracun. Karena tidak semestinya baku mutu yang sesuai dengan anjuran dibuang langsung ke aliran sungai dan menjadikan sumber pencemaran dan perusakan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang berfokus pada fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat. Data utama yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara hingga melakukan pendekatan penafsiran hukum secara deskriptif yaitu studi pustaka atau dokumen. Dalam peran pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang mengenai penindakan atas suatu peristiwa pencemaran lingkungan yang terjadi di daerah Karawang tanpa izin, analisis mengenai dampak lingkungan serta upaya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT. Pindo Deli III atas peluapan limbah cair tersebut, sebagai bentuk pemulihan dampak pencemaran lingkungan di sungai cibeet dan sekitarnya.
Perlindungan Hukum Konsumen Atas Praktik Overclaim Iklan Produk Skincare di E-Commerce Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Nina Andriani; Yuniar Rahmatiar; Muhamad Abas; Suyono Sanjaya
Wajah Hukum Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1876

Abstract

Overclaim occurs when business actors convey excessive or factual information in product promotions, thus misleading consumers and violating the principles of transparency and honesty in trade. In the skincare industry on e-commerce platforms, this practice is increasingly widespread along with high market competition. Consumers are often disadvantaged because they do not have adequate ability to verify the truth of product claims. This study aims to examine the form of legal protection provided to consumers, as well as to examine the responsibilities of business actors based on the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The method used is qualitative with a normative legal approach, which focuses on literature studies and analysis of relevant laws and regulations. The findings in this study indicate the need to strengthen the legal protection system, both preventively through advertising monitoring mechanisms, and repressively through the application of strict legal sanctions. The active involvement of e-commerce platforms is also key to creating effective consumer protection in the digital space.