Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Syaiful Munandar
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BUKITTINGGI (Studi Narapidana Narkotika) M. Al Faddri Fajar; Lola Yustrisia; Syaiful Munandar
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Edisi 2 Oktober 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i1.1959

Abstract

Human life is a gift from God Almighty that must be lived by every human being based on the usual rules of life. The State of Indonesia has several types of law, including Criminal Law and Criminal Procedure Code. In relation to the purpose of punishment in Indonesia, Law Number 22 of 2022 concerning Corrections is elaborated. Where an inmate who is serving his sentence in a Correctional Institution has rights, as stated in Article 10 paragraph (1) one of the rights obtained by a convict is to get parole. This is the urgency of the research, namely the researcher wants to examine the implementation of parole, the obstacles and efforts to overcome them. The method used in this research is Empirical Law with the research specification is descriptive and the data collection technique uses literature study with qualitative data analysis methods. The results of the research on the formulation of the problem are the implementation of parole and the coaching program for inmates, and the constraints faced by correctional officers both internally and externally. And what has been regulated in the applicable laws and regulations regarding Corrections.
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN ROKOK ILEGAL WILAYAH POLRES LIMA PULUH KOTA Okta Sabani; Sukmareni Sukmareni; Syaiful Munandar
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Edisi 1 Oktober 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i1.1926

Abstract

Abstract: Cigarettes are the largest tax contributor in Indonesia, but when cigarettes are not subject to excise bands, the state will lose taxes. The circulation of illegal cigarettes nowadays is very worrying because they are widely circulated and traded in a number of shops, supermarkets and stalls in most of the Fifty Cities area which has the potential to disrupt the markets for cigarette companies and also excise recipients. The purpose of this research is to find out how the investigation process, the obstacles faced and the efforts to tackle the distribution of illegal cigarettes. The results of this study indicate that the investigation process that was carried out was terminated due to a lack of evidence in the ongoing investigation. Then, the obstacle faced is the lack of human resources making it difficult to bring in experts (Ministry of Health and Ministry of Trade of the Republic of Indonesia) to handle the case, because in the West Sumatra Region there are no such experts and the investigation has to stop and can only take place if information is obtained from experts as well and also experiencing problems with facilities and infrastructure. In tackling the investigation, the Lima Puluh Kota Police asked for cooperation with relevant agencies, so that the investigation process in the future would not be stopped again and besides that, conducting outreach to the community and conducting raids every Saturday night in the Riau-West Sumatra Crossing in an effort to prevent it from happening again distribution of illegal cigarettes.Keywords: Illegal, Circulation, Cigarette
PELAKSANAN SANKSI PIDANA ADAT MINANGKABAU DI NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM Febby Febby; Erry Gusman; Syaiful Munandar
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Edisi 1 Oktober 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i1.1918

Abstract

Minangkabau customary law also recognizes the existence of customary criminal law. Customary criminal law (material) in Minangkabau is called the nan salapan law while the customary (formal) procedural law is called the nan duo puluah law. Nagari Koto Tinggi, Agam Regency, which is a part of the Unitary State of the Republic of Indonesia, besides being subject to If there is a criminal case, the Minangkabau customary criminal provisions are still in force. The purpose of this research is to find out the forms of offenses that have been imposed, the process of resolving the imposition of sanctions on perpetrators and obstacles and solutions made to overcome obstacles in imposing customary criminal sanctions. in Kenagarian Koto Tinggi District of Baso in the implementation of Minangkabau customary sanctions. The results of the research found that in Nagari Koto Tinggi the forms of customary offenses that had occurred were in the form of dago dagi, false discord, theft and same-ethnic marriage. Customary offense cases are resolved by the Adat Peace Council which has 9 judges who have no relation to the perpetrators. The only obstacle in imposing sanctions is in cases of wrongdoing. Criminal sanctions such as those that occurred in Nagari Koto Tinggi need to be maintained if it is necessary to expand the provision of these sanctions to nephews' children who commit other crimes such as corruption, because corruption is a crime of "stealing" according to customary law.
Analisis Hukum Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak sebagai Pengguna Narkotika : (Studi Restorative Justice Nomor PDM-14/ BKT/Enz.2/06/2023) M. Khairul Amin NS; Syaiful Munandar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4854

Abstract

Riset ini mengkaji aplikasi keadilan restoratif, juga dikenal sebagai keadilan restoratif, bagi anak-anak yang menderita narkotika. Fokus utama riset ini ialah persyaratan hukum yang tercantum dalam Regulasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan asas Nomor 18 Tahun 2021, yang mengelola tentang implementasi Keadilan Restoratif bagi anak-anak korban narkotika oleh petugas Kejaksaan Agung. Selain itu, riset ini juga mengkaji aplikasi keadilan restoratif, juga dikenal sebagai keadilan restoratif, perihal anak-anak yang menderita narkotika. Metode yang dipakai dalam riset ini ialah metode kajian hukum normatif-empiris, yang meliputi kajian hukum, literatur, wawancara, dan studi kasus. Hasil riset ini menunjukkan bahwa anak-anak yang berperan serta dalam penyelewengan narkotika dapat direhabilitasi melewati keadilan restoratif, juga dikenal sebagai Keadilan Restoratif. Regulasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan asas Nomor 18 Tahun 2021 mempunyai regulasi hukum yang berbeda, meskipun penegak hukum Indonesia telah menerapkan Keadilan Restoratif bagi anak-anak yang berperan serta narkotika. Hal ini menyoroti kurangnya kepatuhan perihal hukum dalam tindakan pengelolaan anak-anak pengguna narkotika dan kebutuhan untuk menyerahkan perawatan terbaik bagi anak-anak yang belum meraih potensi penuhnya. Karena itu, riset ini menyarankan perbaikan kerangka hukum terkait tindakan pengelolaan anak-anak pengguna narkotika. dinantikan aplikasi rekomendasi ini akan menghasilkan sistem pengasuhan anak yang lebih manusiawi, responsif, dan berfokus pada kebutuhan terbaik anak.
Pelaksanaan Penempatan Anak yang berkonflik dengan hukum selama Proses Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi Rozi Aulia Rahmat; Syaiful Munandar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4857

Abstract

Studi ini mengkaji pelaksanaan penempatan anak yang berkonflik dengan hukum selama proses persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi, khususnya terkait pelaksanaan penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi. Berlandaskan UU No. 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang terkena hukum seharusnya diberikan kepada lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Namun dalam praktiknya, keterbatasan fasilitas LPAS di wilayah Bukittinggi menyebabkan anak terpaksa ditempatkan di Lapas dewasa. Studi ini mengandalkan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan & Perawatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi ,dan anak yang sedang berkonflik dengan hukum, serta studi dokumentasi terhadap berkas perkara. Data studi memperlihatkan jika penempatan anak di Lapas dewasa dilakukan karena tidak tersedianya fasilitas LPAS di Bukittinggi, meskipun hal ini bermengenaian dengan prinsip perlindungan anak dalam UU SPPA. Penempatan anak bersama tahanan dewasa menimbulkan dampak psikologis negatif, termasuk tekanan mental akibat perundungan verbal dan isolasi sosial. Anak yang ditempatkan di Lapas dewasa tidak mendapatkan pembinaan khusus yang sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Studi ini merekomendasikan perlunya pembangunan LPAS di wilayah Bukittinggi, pemisahan total antara anak dan dewasa, serta peningkatan koordinasi antar-instansi saat menangani anak yang terkena pidana untuk memastikan keamanan hak-hak anak tetap terjamin selama tahap pengadilan.
Co-Authors Erry Gusman Febby Febby Lola Yustrisia M. Al Faddri Fajar M. Khairul Amin NS Okta Sabani Rozi Aulia Rahmat Sukmareni Sukmareni