<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pelaksanaan pinjam meminjam berbasis online di Indonesia, mengetahui tentang perlindungan hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis online dan mengetahui penyelesaian hukum apabila terjadi tidak pidana dan penipuan pada pinjam meminjam berbasis online. Tipe penelitian yang digunakan adalah hukum normatif empiris. Lokasi penelitian di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda Sulsel) dan Otoritasa Jasa Keuangan, penelitian menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan angket, bahan hukum sekunder yang di kumpulkan melalui studi pustaka dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui internet. Bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif yang di tuangkan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penegakkan Hukum terhadap pelaku usaha fintech ilegal sudah efektif . 2) Kendala kepolisian dan OJK dalam pelaksanaan ada 3 (tiga) ; TKP yang tidak jelas, aplikasi yang dibekukan masih bisa dioperasikan kembali, belum ada payung hukum yang kuat untuk menjerat para pelaku fintech technology illegal sehingga perusahaan financial technology illegal masih terus beroperasi. This research aims to find out: 1. About the provisions of the implementation of online-based lending and borrowing in Indonesia 2. To find out about legal protection regarding the rights and obligations of the parties in an online-based lending and borrowing agreement. 3. To find out the legal settlement if there is no crime and fraud in online-based lending and borrowing. The type of research used is empirical normative law. The research location is in the Regional Police of the Republic of Indonesia (Polda Sulsel) and the Financial Services Authority, the research uses primary legal materials obtained directly through interviews and questionnaires, secondary legal materials collected through literature studies and tertiary legal materials collected through the internet. Legal materials are then analyzed qualitatively which are poured in descriptive form. The results showed that: 1) Implementation of Law Enforcement of illegal Fintech Business Actors has been well implemented. 2) The obstacles of the police and OJK in implementation are 3 (three); unclear crime scenes, frozen applications can still be operated again, there is no strong legal umbrella to ensnare illegal fintech technology actors so that illegal financial technology companies continue to operate.]]>
