Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

The Use of the Adaptive Governance Model in the Implementation of Information Disclosure in the Government of South Sumatra Amrullah; M. Sobri; Andries Lionardo; Raniasa Putra
International Journal of Science and Society Vol 5 No 4 (2023): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v5i4.780

Abstract

Information is a basic need for everyone both in order to develop personal qualities and in order to live their social life. The information needs of the people of South Sumatra are regarding programs carried out by the Government and also other information related to the needs of the people of South Sumatra. Disclosure of information is one of the ways in which the Government of South Sumatra provides information rights to the public. This research uses a descriptive qualitative method where all information is not in the form of numbers but explanations. The conclusion of the research is that the Government of South Sumatra uses three (three) approaches in implementing adaptive governance, namely collaboration, flexibility, and learning.
Model Transformasi Digital Penerapan E-PBBKB dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dimas Firmansyah; Kgs. M. Sobri; Andries Lionardo; Raniasa Putra
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (April - Mei 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v6i3.4546

Abstract

Transformasi digital dalam perpajakan daerah menjadi strategi utama dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini  bertujuan untuk menjawab pertanyaan terakit bagaimana transformasi digital pelayanan PBBKB dalam upaya peningkatan pendapatan daerah Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, menyoroti faktor pendorong, hambatan, dan dampaknya terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-PBBKB mempercepat proses administrasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengurangi risiko kebocoran pajak. Terdapat peningkatan PAD sebesar 2,05% dalam satu tahun setelah penerapan sistem ini. Faktor utama yang mendukung keberhasilannya adalah infrastruktur digital yang berkembang, regulasi yang mendukung, serta meningkatnya literasi digital masyarakat. Namun, hambatan seperti akses teknologi yang terbatas di daerah terpencil, rendahnya pemahaman wajib pajak, serta tantangan koordinasi antarinstansi masih menjadi kendala. Untuk mengoptimalkan sistem ini, direkomendasikan penguatan infrastruktur digital, peningkatan edukasi wajib pajak, integrasi data antarinstansi, serta pemanfaatan kecerdasan buatan dan big data. Dengan langkah ini, E-PBBKB diharapkan semakin efektif dalam meningkatkan PAD dan transparansi perpajakan daerah.
Digital Leadership dalam Pengelolaan Aset untuk Mencapai Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah Sumatera Selatan Sandi Fahlepi; Kgs, M. Sobri; Andries Lionardo; Abdul Nadjib
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (April - Mei 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v6i3.4622

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Digital Leadership dalam pengelolaan aset di Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kepemimpinan digital telah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola aset daerah. Digitalisasi dalam proses inventarisasi, pelaporan, dan pengawasan aset telah mengurangi inefisiensi dan mempercepat proses birokrasi. Namun, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya literasi digital, dan kurangnya program pelatihan bagi pegawai. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan infrastruktur digital, pelatihan SDM, integrasi sistem informasi, serta penguatan transparansi dan partisipasi masyarakat. Dengan mengatasi tantangan ini, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan transformasi digital dalam pengelolaan aset, mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan.