Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

The Kasultanan and Kadipaten Land (SG/PAG) After the YSL Enactment: Strengthening of The Patrimonial Culture and Counter Agrarian Reform Angger Budiadji; Hari Purwadi; Widodo Tresno Novianto
Journal of Social Research Vol. 2 No. 9 (2023): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v2i9.1375

Abstract

The purpose of this article is to identify some issues arising from the revival of the SG/PAG after the enactment of the Yogyakarta Speciality Law (YSL). This article seeks to identify three issues arising from re-emerging the SG/PAG after the enactment of the YSL. First, the strengthening of patrimonial culture in Yogyakarta. Second, the SG/PAG impact on the common people in Yogyakarta. We will answer two research questions: (1) How relation between SG/PAG revival and the strengthening of Patrimonial Culture and (2) What is the impact of the revival of SG on the prosperity of the People? The results of the research. The results showed that the patrimonial culture in Yogyakarta strengthened after the YSL was enacted and also land grabbing informal land and village land, on the other hand, patrimonialism cloaked as a 'Speciality of Yogyakarta' actually weakened state control over land in Yogyakarta.
Relevance of the Principle of Precaution in the Preparation of the Deed of Statement of Decisions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (Egms) of Pt Nissihinkan Indonesia (Case Study ) Decision Court Tall Banten Number: 74/Pdt/2021/Pt. Btn ) Noviantika Melati Sukma; Widodo Tresno Novianto; Hari Purwadi
International Journal of Educational and Life Sciences Vol. 3 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : MultiTech Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59890/ijels.v3i1.189

Abstract

A notary is a public official authorized by the Ministry of Law and Human Rights. One of their responsibilities includes creating a Statement of Meeting Resolutions (PKR) based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS). This research examines the importance of a notary's adherence to the principle of prudence when drafting a PKR Deed based on fabricated meeting minutes, using Decision Number 74/PDT/2021/PT.BTN as a case study. The research employs a normative legal approach with a case study focus. The findings indicate that Lusi Indriani, SH, M.Kn, as a notary, violated procedural rules by failing to apply the principle of prudence. Consequently, the PKR deed number 01 she issued was deemed legally defective and annulled, along with its associated documents, resulting in Lusi receiving a written warning as a penalty.
Kajian Yuridis Perlindungan Hukum bagi Notaris terkait Dokumen Palsu dari Para Pihak Hafidz Anugerah Dewandaru; Widodo Tresno Novianto; Muhammad Rustamaji
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai bentuk tanggungjawab notaris dalam hal terjadinya dokumen palsu yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta, dan Apakah notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak. Di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 UUJN maupun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang JabatanNotaris (UU Perubahan Atas UUJN) belum mengatur keberadaan sanksi hukum pelanggaran terhadap Pasal 15 UU Perubahan Atas UUJN. Ketentaun pidana terkait perbuatan pemalsuan surat atau memalsukan dokumen sebagaimana yang dimaksud tercantum di Pasal 263, 264, dan 266 KUHP maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian memberikan bahwa adapun tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan para pihak yang membuat akta autentik dari Notaris, apabila terbukti melakukan pelanggaran berupa bertanggung jawab segi hukum Administrasi, aturan Perdata. Sebelum Notaris dijatuhi hukuman perdata maka Notaris terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa sudah adanya kerugian yang disebabkan dari perbuatan melawan aturan Notaris terhadap para pihak serta antaranya kerugian yang diderita serta perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat korelasi kausal, dan perbuatan melawan aturan atau kelalaian tadi dapat dipertanggungjawabkan terhadap notaris tadi. Perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya berupa diperbolehkan adanya klausula proteksi pada akta autentik yang dibuat oleh Notaris serta diberikan bantuan hukum yang sebelumnya adanya peranan Majelis Pengawas Daerah untuk mencari tahu kebenaran pada awal mula.