<![CDATA[Pemilu merupakan wujud prinsip negara demokrasi dan instrumen utama yang memiliki dimensi universal di dalamnya. Seiring dengan semakin berkembangnya sistem pemilu yang ada saat ini, hakim majelis Mahkamah Konstitusi dalam menanggapi hal tersebut melalui putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013 memerintahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif dan presiden untuk dilaksanakan secara serentak. Namun dalam implementasinya, nyatanya pemilu serentak yang dilaksanakan pada tahun 2019 lalu masih memiliki banyak kekurangan dan mengakibatkan banyak kerugian. Pemerintah sebelumnya tentu telah menawarkan solusi dengan menerapkan sistem e-recap (rekapitulasi elektronik) di Pilkada Serentak 2020 lalu. Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 19 Tahun 2020, pemerintah menerapkan sistem e-recap bernama Sirekap. Namun, pada kenyataannya sistem Sirekap masih memiliki banyak kekurangan. Tulisan ini akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana blockchain dapat diimplementasikan dalam e-recap di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Penulis mendasarkan tulisan ini pada inti argumen bahwa karakteristik blockchain yang sifatnya rigid dan tak dapat dimanipulasi oleh pihak ketiga. Kesimpulan dari tulisan ini nantinya akan membahas terkait bagaimana pembentukan sistem e-recap yang ideal sebagai sarana dalam perwujudan negara kesejahteraan dan bagaimana penerapan pemilu serentak yang optimal dalam suatu negara kesejahteraan]]>
