Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains West Science Law and Human Rights
Hudjolly
Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perkembangan Penelitian Hukum Pidana: Menyingkap Pola dan Dampaknya dalam Sistem Peradilan (Criminal Law) Hudjolly; Ujang Badru Jaman; Yana Priyana
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i07.546

Abstract

This research uses bibliometric analysis to explore the development of criminal law research, revealing patterns and impacts within the justice system. By analyzing scientific literature in this field, the research identifies main trends, influential authors, and emerging topics. The results of co-citation analysis, citation network analysis, and keyword analysis provide insights into the evolution of criminal law research. These findings enhance our understanding of this field, inform future research directions, and contribute to improving the justice system.
Tinjauan Pelaksanaan Pengalihan Personil, Pembiayaan Sarana Dan Prasarana, Dan Dokumen (P3d) Berdasarkan Undang-Undang No 23. Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: (Studi Kasus Pengambil Alihan Aset Blok J Pemkot Tegal Oleh Provinsi Jawa Tengah) Hudjolly
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i07.559

Abstract

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan luas daratan 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang mengakibatkan pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat atau otonomi daerah (Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kajian ini hendak menelaah tentang (a) kedudukan hukum dalam tinjauan Legal audit atas penyerahan aset daerah Kota Tegal dengan alas kebijakan pelaksanaan P3D (b) perspektif teori desentralisasi dan resentralisasi yang muncul akibat UU23/2014 menggunakan metode kajian normatif dan menghasilkan pembahasan bahwasanya berdasarkan kajian telah dilakukan sangat direkomendasikan untuk tidak melanjutkan eksekusi pengalihan kekayaan daerah berdasarkan Berita Acara Penyerahan Blok J Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan pemerintah Jawa tengah untuk menjaga martabatnya dengan menyatakan menolak serah terima tersebut, sehingga secara otomatis akan kembali ke Pemkot Tegal. Kemudian Pemkot Tegal patut untuk menetapkan kembali, memasukan dan mencatatkan kembali Blok J sebagai bagian dari kekayaan daerah Pemerintah Kota Tegal. Bagi para Pemegang kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tegal, Yakni Walikota Selaku Kepala Daerah dan Pemenang kekuasaan pengelolaan kekayaan daerah beserta Legislatif untuk: - Pertama, memiliki keberanian berdasarkan rasio legal prinsip otonomi untuk mengaktifkan tetap menyatakan sebagai pemilik dari aset yang penyerahannya telah dibatalkan oleh walikota Tegal. Dan melalui kewenangannya pada UPT TPI dapat meletakkan posisi Pengelolaan Blok J sebagai bagian integral dari penopang kelancaran aktivitas Pelelangan Ikan, – Kedua, sepatutnya pemerintah Kota Tegal untuk melakukan penataan, pembinaan pengelolaan Lahan Blok J agar dapat memberikan kontribusi PAD yang lebih baik, dan berkoordinasi dengan Pemerintah pusat di kementerian kelautan untuk melakukan pendampingan unsur pengelolaan dan pemasaran Ikan serta peningkatan SDM, – Ketiga, meminta pendampingan melalui SKPD terkait agar usaha perikanan Kelompok Ikan Asin cahaya Semesta yang saat ini mengantongi SIUP Perikanan dari SKPD Dinas perikanan dan Kelautan Kota Tegal, akan meningkat mendapatkan legalitas perizinan dari Pusat sebagaimana diamanatkan UU No 23 Tahun 2014. Sehingga kontribusi ekonomi lokal akan lebih baik.
Legal Challenges in Regulating and Supervising Street Vendors in Banten Province Hudjolly; Yana Priyana
West Science Law and Human Rights Vol. 1 No. 04 (2023): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v1i04.322

Abstract

In Banten Province, Indonesia, street vending is a prominent and vibrant economic activity that boosts local economies and the region's cultural diversity. Nonetheless, there are particular legal difficulties with regard to street vending oversight and control. This study examines the perspectives and experiences of street vendors, looks into the legal ramifications of street vending in Banten Province, and considers the wider implications for community well-being and government. The results show a complicated regulatory environment with conflicting laws, uneven enforcement, and unclear provisions. Street sellers routinely run afoul of the law, struggle to get licenses, and have run-ins with the law, all of which contribute to their financial instability. Inadequate enforcement, corruption, and rent-seeking conduct are examples of regulatory issues that disproportionately affect vulnerable communities. Comparative analyses provide information from globally effective techniques. Simplifying licensing processes, boosting public awareness campaigns, strengthening enforcement strategies, and encouraging participatory regulation are among the recommendations. It is also suggested to create zones specifically for vending. The objective of these proposals is to create a balanced environment that is advantageous to both street sellers and the larger community by creating a more equitable and effective regulatory framework for street vending in Banten Province.
Co-Authors Ujang Badru Jaman Yana Priyana Yana Priyana