Rizkaf Zulfikar Kasim
Sekolah Pascasarjana Magister Pariwisata Berkelanjutan - Universitas Padjadjaran

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PERENCANAAN LANSKAP BERBASIS MITIGASI BENCANA DI DESTINASI EKOWISATA PULAU SARONDE KABUPATEN GORONTALO UTARA Rizkaf Zulfikar Kasim
PARIWISATA BUDAYA: JURNAL ILMIAH AGAMA DAN BUDAYA Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/pba.v6i2.2406

Abstract

Destinasi Ekowisata Pulau Saronde merupakan bagian dari Destinasi Pariwisata Nasional Togean – Gorontalo dan sekitarnya sebagai Destinasi Ekowisata Baru di Indonesia. Namun demikian kerentanannya terhadap bencana gempabumi yang mungkin saja berpotensi tsunami menjadikan destinasi ekowista tersebut perlu ditunjang ketahanan ekologisnya terhadap bencana-bencana yang mungkin dapat berdampak langsung pada Destinasi Ekowisata Pulau Saronde. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi bencana dan merencanakan penataan lanskap dan vegetasi di Destinasi Ekowisata Pulau Saronde untuk mengurangi risiko apabila bencana terjadi di destinasi tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melalui beberapa proses tahapan perencanaan. Informan dalam penelitian ini berasal dari kalangan pemerintah yang membidangi kepariwisataan dan juga kebencanaan di Gorontalo Utara juga dari pihak pengelola Destinasi Ekowisata Pulau Saronde. Hasil penelitian menunjukkan Pulau Saronde memiliki kerentanan terhadap bencana gempabumi hingga tsunami karena berada pada jalur patahan dan memiliki beberapa catatan sejarah titik sumber gempa di bagian utara laut Sulawesi. Maka perencanaan lanskap melalui penataan ruang dan pemanfaatan vegetasi dapat diterapkan sebagai upaya menjembatani antara fungsi ekologis pulau dan fungsi pariwisata terutama bagi keamanan dan keselamatan wisatawan dan masyarakat setempat. Pihak pengelola beserta pemerintah setempat perlu melakukan tindakan struktural yang tegas mulai dari penentuan zonasi pulau, fasilitas pendukung seperti media interpretasi dan didukung regulasi non struktural seperti penetapan skenario mitigasi kebencanaan.